oleh

Ketua Komisi B DPRD Jatim: Impor Garam Bukan Solusi

KABARMADURA.ID, Surabaya-Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Aliyadi Mustofa mempersoalkan kebijakan pemerintah untuk mengimpor garam hingga 3,7 juta ton.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan menjadi solusi dalam keterpurukan ekonomi rakyat. Kebijakan itu malah mengindikasikan pemerintah tidak melihat kondisi di lapangan, dimana garam lokal saat ini surplus. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang justru merugikan rakyat.

“Impor garam itu sangat menyakiti para petani petani garam kita,” katanya, Jum’at (9/4/2021).

Aliyadi menambahkan, alasan kualitas garam lokal yang rendah hanya sebatas alibi pemerintah untuk melakukan impor garam. Sebab, sejatinya kualitas garam lokal tidak kalah dengan garam luar.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, apabila kualitas garam lokal memang lebih rendah, tentu kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memberikan pendampingan serius kepada para petambak, termasuk bantuan alat guna meningkatkan kualitas garam tersebut.

Apalagi lanjut dia, sejumlah daerah di Jawa Timur, salah satunya di Pamekasan, saat ini telah berhasil meningkatkan kualitas garam dengan kandungan NaCl yang sama dengan kebutuhan garam industri.

“Garam kita selalu dibilang lebih jelek, tidak memenuhi kualitas dan kebutuhan industri, itu akal-akalan saja,” tegasnya.

Peraih suara terbanyak di internal PKB pada Pemilu 2019 lalu itu melanjutkan, tugas besar pemerintah saat ini adalah memberdayakan para petambak garam lokal guna meningkatkan hasil produksi dengan kualitas baik. Apabila tugas itu terealisasi, dipastikan Indonesia tidak lagi membutuhkan garam impor.

“Hal yang harus dilakukan yakni dengan memberikan pendampingan kepada para petambak, serta pengadaan alat untuk meningkatkan kualitas garam lokal,” tandasnya.

Legislator asal Sampang Madura tersebut melanjutkan, kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk akibat wabah Covid-19, seharusnya membuk mata pemerintah untuk menyerap garam lokal, bukan membuat kebijakan impor garam yang justru menyakiti hati petambak garam.

“Impor garam bukan solusi, malah semakin memperlihatkan kepada rakyat, bahwa mereka (pemerintah) belum bisa hadir dalam rangka memberikan solusi itu,” tegasnya.

Aliyadi kembali menegaskan, jika dirinya tidak setuju atas kebijakan impor garam tersebut. Karena petambak garam lokal seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo sering menyampaikan tidak akan melakukan impor garam, beras, gula dan lain-lain.

“Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan impor garam ini, dan ini sangat melukai hati masyarakat kita, sangat tidak rasional,” tutup dia. (*)

Komentar

News Feed