oleh

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Nilai Tarif Uji Kir Tidak Rasional

Kabarmadura.id/Pamekasan–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai tarif uji kir kendaraan. Pembahasan seputar retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha yang dinilai tidak rasional.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, selama ini terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan tarif uji kir. Dirinya menilai terdapat sejumlah komponen yang tidak jelas acuannya ke mana. Sehingga pihaknya menerima usulan dari eksekutif agar dibahas dalam Raperda.

“Intinya ada perubahan dari Perda sebelumnya tahun 2012, perbedaannya di persoalan tarif uji kir untuk disesuaikan dengan konsisi daerah,” ujarnya, Rabu (15/7/2020).

Pihaknya menyarankan agar dalam penetapan tarif uji kir kendaraan mengacu kepada jenis berat bruto (JBB), sehingga tarif akan disesuaikan dengan berat dan muatannya. Ismail mengungkapkan, mini bus dan bus besar yang sebelumnya tarifnya sama, akan diusulkan agar tidak disamakan.

Sebab menurutnya, tidak rasional jika bus mini dan bus besar memiliki tarif uji kir sama sementara kapasitas dan muatannya berbeda. Karena itulah, pihaknya mengusulkan agar mengacu pada JBB.

Dia menuturkan, meski Pemkab menargetkan agar bisa mencapai pendapatan asli daerah (PAD), pihaknya ingin tidak terdapat kebijakan yang menyusahkan masyarakat.

Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan, pihaknya berencana tidak hanya akan  membahas Raperda soal retribusi jasa umum, melainkan juga membahas retribusi jasa usaha.

Ismail mengaku, dalam minggu ini akan melanjutkan pembahasan Raperda mengenai retribusi jasa usaha dengan pengampunya. Setelah semuanya disepakati, Raperda tersebut bakal dilanjutkan ke rapat paripurna DPRD Pamekasan untuk ditetapkan sebagai Perda.

“Benar target kita PAD, bagaimana PAD kita naik. Tetapi jangan sampai PAD naik menjadi beban bagi masyarakat. Itu yang tidak kami inginkan,” tukasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Sahrul Munir menuturkan, pembahasan awal bersama Komisi III DPRD Pamekasan tentang raperda retribusi itu belum menghasilkan keputusan final, lantaran hal itu masih dalam tahap pembahasan dan eksekutif hanya mengusulkan kepada legislatif.

“Belum final, karena itu masih dalam tahap pembahasan. Itu kan usulan eksekutif agar dibahas oleh legislatif, jadi belum selesai,” ungkapnya. (ali/pin)

 

Komentar

News Feed