Ketua Kopri Pamekasan: Ketimbang Kebiri Harusnya Prioritaskan RUU PKS

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) SOFI ISTIANI SEPTIANA: Ketua Kopri Cabang Pamekasan

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN/BANGKALAN – Kendati dari awal menuai pro dan kontra, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani aturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anakpada 7 Desember 2020 lalu.

Menurut Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (Kopri) Cabang Pamekasan Sofi Istiani Septiana, regulasi hukuman kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 itu, hanya bersifat populis karena cenderung fokus pada menghukum pelaku.

Bacaan Lainnya

Sementara pemerintah belum memprioritaskan perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual.

“Sampai saat ini, komitmen pemerintah dalam menangani korban kekerasan seksual masih minim dan cenderung mundur,” ucap alumnus IAIN Madura tersebut.

Bahkan menurutnya, efektivitas kebiri kimia hingga saat ini belum terbukti, meski dalam poin menimbang di PP tersebut menyatakan aturan kebiri kimia ini dibuat demi mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan prioritas perlindungan dan pemulihan korban. Prioritas terhadap korban juga mesti diiringi dengan penyusunan aturan atau undang-undang komprehensif mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Bahkan Sofi mengatakan, wacana seperti RUU Perlindungan dan Pemulihan Korban dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) lebih penting untuk segera dibahas dan disahkan.

“RUU PKS lebih penting untuk dipertimbangkan agar dapat segera disahkan. Agar warna negara Indonesia tidak was-was hidup di negaranya sendiri,” tegasnya.

Terpisah, salah satu tokoh agama di Bangkalan, KH. Makkih Nasir mengatakan, memang dalam agama Islam, hukuman pelaku zina dicambuk jika masih bujang dan dirajam hingga mati jika sudah kawin. Sanksi kebiri kimia tersebut sudah sesuai kaidah agama.

Karena katanya, negara ini bukan negara agama, maka tujuan pokok sanksi pidana yakni membuat jera pelaku tindak pidana harus tetap ada.

“Namun dalam hukum agama Islam ada kaidah yang menyebutkan jika sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan,” pungkasnya. (ali/ina/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *