Ketua KPRI Bhinneka Karya Akan Tuntut Balik Pelapor

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) ADU BENAR: Kondisi kantor KPRI Bhinneka Karya di Jalan Pintu Gerbang setelah lama tidak dihuni.

KABARMADURA.ID;PAMEKASAN-Kasus dugaan penggelapan uang anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhinneka Karya terus bergulir. Kasus tersebut hingga saat ini masih ditangani oleh Satuan Reskrim (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan.

Empat orang terlapor sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Pamekasan. Namun, meski terlapor yang lain sudah dipanggil, ketua KPRI Bhinneka Karya yang oleh para korban dianggap sebagai saksi kunci belum dipanggil oleh penyidik.

Kepada Kabar Madura Ketua KPRI Bhinneka Karya Djatim Makmun mengaku belum dipanggil oleh polisi. “Mungkin nanti saya terakhir,” ucap Djatim, Kamis (7/10/2021)

Meski dirinya disebut menggelapkan uang anggota koperasi, Djatim tidak membantah. Namun, dia mengancam akan menuntut para pelapor jika dugaan tersebut tidak terbukti. Menurutnya, dugaan tersebut masih bersifat sepihak. Kendati begitu, dia memilih untuk tidak banyak menanggapi laporan yang menyeret namanya itu.

“Siap-siap saja itu. Nanti saya tuntut balik,” tegasnya.

Dia memilih untuk mengikuti jalur hukum hingga selesai. Sebab menurutnya, saat kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya akan mengikuti jalur hukum dan memasrahkan kasus tersebut untuk diselesaikan oleh tim penyelesai yang telah dibentuk melalui rapat anggota tahunan (RAT).

“Kita lihat saja nanti bagaimana menurut hukum,” ucapnya.

Sejatinya, Djatim mengaku lebih setuju agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan dicarikan solusi serta jalan keluar. Namun, beberapa orang dianggap terlalu terburu-buru untuk melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian.

Pelapor kasus ini yaitu Bendahara KPRI Bhinneka Karya Bambang Irianto menyebutkan, dugaannya itu sudah cukup kuat karena pihaknya memiliki bukti dokumen bahwa Ketua KPRI Bhinneka Karya Djatim Makmun menggunakan uang koperasi untuk keperluan pribadi. Jumlah uang yang digunakan melebihi batas aturan yang berlaku.

Selain itu, Bambang menuturkan, keputusan untuk menempuh jalur hukum bukan keputusan tergesa-gesa. Bahkan menurutnya, membawa persoalan ini ke jalur hukum merupakan amanah RAT tahun 2018. Dijelaskannya, hampir tiga tahun sejak tahun 2018 pihaknya berusaha menjelaskan persoalan secara kekeluargaan namun hasilnya nihil.

“Jadi ini sudah amanah RAT. Bahkan hampir tiga tahun kami lalui secara kekeluargaan,” ucap Bambang.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *