Ketua MUI Pamekasan: Kaji Ulang Aturan Kebiri

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) HARAM KEBIRI: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama memberikan fatwa haram hukum kebiri kimia.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN –Kebijakan pemerintah mengenai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan.

Ketua MUI Kabupaten Pamekasan K.H. Ali Rahbini menilai, pemerintah perlu  mengkaji ulang secara mendalam mengenai pemberlakuan kebiri. Pasalnya, agama Islam tidak mengenal hukuman kebiri. Bahkan Islam melarang tindakan tindakan tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan sejumlah pihak untuk melakukan kajian lebih mendalam sebelum menerapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 itu. Terutama para pakar hukum Islam termasuk di antaranya dari  MUI dan pakar hukum positif.

“Yang ada ketentuannya dalam Islam yaitu; had, jilid, dan rajam. Ada juga ta’zir yang ketentuannya diserahkan kepada ketentuan hakim. Ta’zir juga ada batasannya,” terang
pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum tersebut.

Tanggapan serupa juga datang dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Pamekasan. Ketua LBMNU Pamekasan Fathor Rosyid menjelaskan, secara tegas fiqih tidak memperbolehkan hukuman kebiri. Tidak hanya kepada manusia, kepada binatang sekali pun haram hukumnya.

Sebab menurutnya, dengan kebiri, orang akan kehilangan hasrat seksualnya dan mencegah untuk memiliki keturunan. Sehingga mengebiri, baik menggunakan bahan kimia maupun benda lain hukumnya haram. Islam menganjurkan setiap orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya agar berpuasa.

Hukum tersebut menurutnya telah berdasar pada ilmu fiqih dan hadits. Bahkan menurutnya, tidak wajib mengikuti peraturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Meski mematuhi peraturan pemerintah juga berhukum wajib.

Kendati begitu, dalam menolak kebijakan pemerintah, telah ada metode yang ditentukan syariat Islam. Bahwa menolak kebijakan pemerintah tidak boleh dilakukan dengan cara memberontak dan melawan pemerintah. Melainkan harus melalui jalur konstitusi, karena negara Indonesia adalah negara hukum.

“Kan ada wakil kita. Biar nanti wakil rakyat yang menyampaikan ini kepada pemerintah untuk dievaluasi dan dipikirkan ulang,” ucapnya. (ali/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *