Kewalahan Lacak Kontak Erat, Bangkalan Tetap Level 3, Status PPKM Sumenep Simpang Siur

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FAIN NADOFATUL M.) VAKSINASI: Salah satu indikator kabupaten masuk level 1 capaian vaksin di atas 60 persen. Bangkalan tidak bisa mencapainya karena lemahnya pelacakan pasien Covid-19.

KABARMADURA.ID, SUMENEP/BANGKALAN-Simpang siur tentang status pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sumenep, disikapi Satgas Penanganan Covid-19 Sumenep dengan mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Sebab, ada perbedaan penetepan status dari Inmendagri dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Berdasarkan Inmendagri, Sumenep masuk PPKM level 2. Sedangkan dari Pemprov Jatim meyatakan Sumenep masuk level 1.

Sesuai rilis Pemprov Jatim per 19 September 2021, ada 19 kabupaten dan kota masuk kategori level 1, termasuk Sumenep. Sedangkan 19 kabupaten dan kota lainnya masuk level 2.

Sementara berdasarkan Inmendagri Nomor 43 Tahun 2021, mayoritas kabupaten di Jatim masih level 2.

Sekretaris 2 Satgas Penanganan Covid-19 Sumenep, Abd. Rahman Riadi mengatakan, jika disesuaikan dengan fakta yang terjadi di Sumenep, pihaknya sepakat dengan edaran dari Inmendagri.

“Terutama jika dilihat dari dua indikator, yakni level transmisi komunitas dan level kapasitas respon. Transmisi komunitas, bisa dikatakan jika indikator kasus terkonfirmasi per minggu tidak sampai 20 orang. Level kapasitas respon positif rate pemeriksaan per minggu tidak sampai 5 persen,” kata Rahman (Selasa 21/9/2021).

Secara garis besar, dalam penerapan PPKM level 2 tidak ada perubahan dengan sebelumnya. Penanganan melalui operasi yustisi juga terus dilakukan.

Namun Rahman tidak mengerti dengan landasan Pemprov Jatim terhadap Sumenep. Dia mengaku tidak tolok ukur yang digunakan. Bahkan anehnya, rilis dari Jatim keluar 2 hari sebelum edaran resmi dari Pemprov Jatim.

“Kalau edaran dari Inmendagri jelas indikatornya, salah satunya capaian vaksinasi minimal harus mencapai di atas 60 persen. Sementara di Sumenep masih 21-30 persen capaiannya,” imbuhnya.

Sehingga dengan ketentuan dan indikator yang jelas itu, Tim Satgas Covid-19 Sumenep masih lebih mempercaiyai edaran dari Inmendagri Nomor 43 Tahun 2021.

“Jika mengacu pada edaran dari Inmendagri tidak ada di Sumenep yang masuk level 1. Apalagi diakui masyarakat masih termakan hoax terkait dampak vaksinasi, padahal itu tidak benar,” papar dia.

Sedangkan di Bangkalan masih mempertahankan status PPKM di level 3. Padahal wilayah aglomerasi lainnya seperti Kota Surabaya, telah masuk PPKM level 2. Hal itu membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan menargetkan dua pekan ke depan bisa berubah menjadi level 2.

Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo memaparkan, bertahannya di level 3, karena Bangkalan belum bisa memenuhi salah satu dari enam indikator penurunan levelnya. Indikator yang dimaksud adalah kurang masifnya proses tracing dari tim surveilans.

Sedangkan enam indikator yang bisa menurunkan status PPKM level tersebut antara lain, transmisi komunitas dan kapasitas respon, jumlah penyediaan rawat inap rumah sakit, jumlah angka kematian, testing dan tracing pada  kontak erat, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 harian dan jumlah bed occupancy rate (BOR).

“Sebentar lagi akan kami tekan menjadi level dua. Dua minggu lagi, karena kami percepat proses vaksinasinya,” katanya saat berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Selasa (21/9/2021).

Kendala dalam tracing dan tracking atau pelacakan, jelas Sudiyo, karena tim surveilans harus bisa melacak minimal 15 orang yang pernah kontak erat dengan pasien. Sedangkan saat di lapangan, masyarakat sendiri masih takut di-tracing.

“Faktor utama sebenarnya dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Bangkalan. Setelah kami tracing ke rumahnya, orangnya ini tidak ada,” jelas Sudiyo.

Per hari, tracing yang bisa dilakukan tim surveilens tergantung dari kasusnya. Jika ada 2 orang yang terinfeksi Covid-19, harus melakukan pelacakan kepada 30 orang.

“Tinggal dilipatkan berapa orang di Bangkalan yang terinfeksi Covid-19, karena satu orang tracing yang dilakukan minimal kepada 15 orang. Rata-rata orangnya tidak ada. Kami sekarang juga mulai mempersiapkan jika ada varian baru. Karena PMI Bangkalan sangat tinggi,” tuturnya.

Sedangkan kegiatan vaksinasi yang mulai menurun di Bangkalan, menurut pria dengan sapaan Yoyok ini, belum pengaruhi status PPKM. Sebab, indikator vaksinasi baru dimasukkan pada pekan kedua setelah perpanjangan pada bulan ini.

Terpisah, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menuturkan, agar bisa masuk level berikutnya, butuh kerja sama dari masyarakat Bangkalan dalam menerapkan protokol kesehatan (protkes) dan kegiatan vaksinasi. Status PPKM Level tiga ini memang ada kelonggaran mobilitas masyarakat. Namun hal tersebut jangan menjadikan masyarakat abai.

“Jadi perlu ditingkatkan lagi kedisplinannya agar tidak kembali ke PPKM level empat. Karena berada di situasi pembatasan seperti kenarin ini tidak enak. Jadi saya targetnya malah langsung ke level satu,” tandasnya.

Reporter: Moh Razin, Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *