KI Sumenep Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

  • Whatsapp
(FOTO: PROKOPIM FOR KM) KETERBUKAAN: Di Hari Hak untuk Tahu Sedunia, masyarakat dan birokrat diharapkan banyak mengetahui pentingnya keterbukaan informasi. 

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day) 2021 selalu diperingati pada setiap 28 September. Hari Hak untuk Tahu tentu menjadi momentum tersendiri bagi sejumlah kalangan, terutama bagi kalangan legislatif dan Komisi Informasi (KI) Sumenep. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu poin penting dalam momentum tersebut.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Darul Hasyim Fath mengatakan, Hari Hak untuk Tahu prinsip dasarnya ingin memastikan dengan cara inti dari cara republik melayani kepentingan seluruh warga negara. Terpenting tidak melanjutkan tradisi kolonial.

“Birokrasi saat ini sudah mengalami kemajuan. Sebab, sudah banyak akses informasi dan birokrat mudah menerima mengenai informasi sehingga pengetahuan lebih meluas ,” katanya, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, informasi merupakan cara untuk mengakses pengetahuan, semakin banyak menangkap informasi, maka pengetahuan dapat didapat dengan banyak pula.

“Jadi saat ini momentum yang sangat tepat untuk mengakses informasi,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua (KI) Sumenep Badrul Achmadi mengatakan, standar pelayanan informasi publik sangat penting. Maka dari itu, KI Sumenep mengajak masyarakat bahwa sudah saatnya ada keterbukaan informasi layanan publik, karena setiap orang berhak untuk tahu tentang informasi publik.

“Hari ini memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia, kami juga sosialisasi Peraturan KI (Perki) terbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi Layanan Publik,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, Perki baru tersebut berisi tentang standar layanan informasi publik, peraturan itu sejalan dengan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi layanan publik dengan mudah. “Sengketa informasi harus dihindari,” tuturnya 

Menurutnya, sosialisasi Perki baru tersebut saat ini diikuti oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu yang biasanya dijabat Sekretaris OPD di Sumenep, kemudian dari unsur BUMD.

“Sosialisasi Perki akan dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan dan badan publik, agar masyarakat juga tahu tentang hak untuk mendapatkan informasi publik,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sengketa informasi yang masuk ke KI terbanyak tentang pemerintahan desa, berkaitan dengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Selain itu juga ada pengajuan sengketa informasi dengan tergugat OPD, kejaksaan, dan kepolisian.

“Tetapi sekarang ini bisa dibilang sudah semakin terbuka. Indikasinya, pengajuan sengketa informasi makin turun, dan penyelesaian sengketa informasi makin tinggi,” jelasnya.

Ditambahkan Badrul, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Saat ini saatnya terbuka dalam hal akses informasi, ‘Hak untuk Tahu’ dijamin oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 28F dari UUD 1945,” ucap dia. 

Diketahui, dari data yang ada, selama tahun 2017–2021 tercatat sebanyak 305 kasus sengketa informasi yang selesai disidangkan. Sedangkan yang masih belum selesai sebanyak 38 kasus. Saat ini dalam tahap penyelesaian, baik mediasi maupun ajudikasi.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *