KI Sumenep Sisakan 38 Kasus Sengketa Informasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BERBENAH: Penanganan kasus sengketa informasi di Sumenep terkesan lelet. Meski bertahun-tahun lamanya masih ada yang belum terselesaikan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP  -Penyelesaian kasus sengketa informasi (SI) di Komisi Informasi (KI) Sumenep terkesan lelet. Seperti kasus  Moh. Sidik dengan Kejari Sumenep Sumenep yang sudah disengketakan tahun 2019 sampai sekarang belum ada kejelasan.

Ketua KI Sumenep Badrul Akhmadi mengatakan, semua kasus SI sudah disidangkan. Tetapi, memang tidak mudah, semuanya butuh tahapan. Ada bukti-bukti dan semua persyaratan harus lengkap.

“Kasus itu (Moh. Sidik dengan Kejari Sumenep, red) memang butuh bukti-bukti yang jelas. Selama ini masih kekurangan berkas,” katanya, Senin (25/10/2021)

Dia mengakui, tidak mudah menyelesaikan kasus yang banyak itu. Butuh proses yang lama. Menurutnya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Sidang terus berjalan. Seperti kasus Moh.Sidik dengan Kejari Sumenep saat ini memasuki sidang putusan,” ujar dia.

Diketahui, bukan hanya kasus 2019 yang belum selesai. Kasus SI pada tahun 2020 dan 2021 juga ada yang belum diselesaikan. Jumlah SI hingga saat ini 343 kasus. Sementara dari jumlah tersebut masih 305 yang sudah terselesaikan

Dia menambahkan, masih banyaknya jumlah pengajuan sengketa informasi bukan berarti keterbukaan informasi di Sumenep itu rendah. Menurutnya, yang terpenting, bagaimana efektifitas proses penyelesaian sengketa informasi dan kualitas dari putusan penyelesaian sengketa informasi berjalan.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep Muhammad Nudin, kasus sengketa informasi masih belum tuntas. Sehingga, dalam setiap tahun pasti ada. “Sengketa informasi dari 2017-2021 sebanyak 305 kasus saat ini tersisa 38,” ujarnya.

Menurutnya, pihak yang terlibat dari sengketa informasi dari unsur komisi informasi, yakni pemohon termohon. Sedangkan yang paling dominan persoalan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Penyelesaian sengketa berdasarkan Perbup Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

“Kami harap kasus sengketa informasi semakin menurun. Sehingga perselisihan akan semakin menurun pula,” tegasnya.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *