Kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang Perlu Dievaluasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Beberapa program pemerintah pusat mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi, akibat ketercapaian kinerja pemerintah di daerah di beberapa aspek manajemen mulai kendor. Sehingga cukup berdampak pada pengurangan anggaran dana alokasi khusus (DAK). Tahun ini, hanya kecipratan Rp11.678.988.144.

Jumlah tersebut, jauh di bawah kucuran DAK tahun lalu yang mencapai Rp12. 543.473.000. Sehingga penurunan anggaran mencapai Rp864.484.856. Termasuk program lainnya yang rata-rata mengalami penurunan. Seperti program afirmasi yang banyak tidak sesuai harapan. Rata-rata menurun dibanding tahun lalu. Sehingga mengurangi kuota pembangunan di luar APBD tahun 2021.

“Banyak hal yang perlu dievaluasi dari pemerintah daerah. Karena kebijakan pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran ke daerah tidak jauh dari capaian kinerja di suatu daerah. Jadi kami berharap Sampang tidak hanya terlihat berkembang dan maju secara kasat mata. Karena dibalik itu semua, banyak program pusat yang dipangkas,” ujar anggota Komisi I Auliya Rahman, Minggu (26/9/2021).

Menurutnya, platform anggaran sudah dibahas bersama sebelum APBD disahkan. Termasuk perencanaan penggunaan anggaran.  Namun pemerintah belum maksimal melakukan pengelolaan. Akibatnya terjadi defisit. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi dari berbagai aspek. “Pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) tidak sesuai target. Ini juga bagian dari kelemahan. Meski terkendala masa wabah Covid-19, Semestinya pencapaian lebih tinggi dari saat initiative,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan mengaku, semua yang terjadi bukan lantaran akibat kegagalan. Tapi akibat situasi dan kondisi. Sehingga pemerintah perlu mencari solusi terbaik. “Buktinya saat defisit bupati lebih mengorbankan sebagian kecil program fisik. Tapi tidak mengurangi atau menghapus hak para Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk upaya lain, kami ambil solusi terbaik,” responnya.

Dikatakan, jika terjadi pengurangan jatah di luar APBD itu bukan kegagalan atau bahkan pemunduran. Tapi lagi-lagi adanya pengurangan kuota. Sebab refocusing anggaran tidak hanya terjadi di daerah,  tapi dimulai dari pemerintah pusat. “Jadi bukan persoalan kegagalan, tetapi memang dari situasi dan kondisi yang belum memungkinkan,” tegasnya.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *