oleh

Kinerja Tetap, Honor Penyelenggara Pilkada Sumenep Terpotong

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Imbas dari belum direvisinya Surat Keputusan (SK) Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VII/2020 terkait penyusunan anggaran kebutuhan dan honorium penyelenggara, membuat honor adhoc penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2020 dipotong.

Di SK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) masih mencantumkan surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI nomor 735/MK.02/2018 atau surat yang lama.

Padahal sebelumnya, berdasarkan surat Menkeu RI yang terbaru, yakni nomor 138/MK.02/2020, honor adhoc penyelenggara Pilkada Sumenep sempat naik di awal tahun 2020.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Sumenep Ali Imron Fahrudi mengaku kecewa. Namun, dia menyadari, KPU RI pasti memberikan pertimbangan sendiri.

“Memang sempat naik. Sebagai manusia biasa pasti sedikit kecewa, namun saya rasa KPU dan lembaga terkait memiliki pertimbangan tersendiri,” ucapnya kepada Kabar Madura, Selasa (17/11/2020).

Sementara itu, Ketua KPU Sumenep A Warits menjelaskan, draf revisi SK tersebut sudah siap. Sayangnya, SK itu masih belum disahkan. Sehingga pihaknya masih menggunakan pembayaran honor adhoc dengan besaran yang sama.

“Kalau 388, itu belum sampai sekarang. Sehingga, kami tetap melaksanakan pembayaran-pembayaran adhoc didasarkan kepada keputusan tersebut,” jelasnya.

Tapi Warits berjanji akan menaikkan honor tersebut ketika revisi sudah rampung, yakni sekitar 19 persen. Dia mencontohkan, honor adhoc ketua panitia pelaksana kecamatan (PPK) yang saat ini Rp2,2 Juta bisa naik Rp300 ribu.

Kendati honor adhoc dipotong, Waris menyampaikan, tupoksi kinerja dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Sumenep 2020 tetap seperti yang sudah diatur dalam regulasi.

“Kinerjanya iya tetap, tidak berubah,” tandasnya. (idy/waw)

Komentar

News Feed