KIPP Laporkan Teknis Debat Kandidat ke Bawaslu Sumenep

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DILAPORKAN: KPU Sumenep dinilai kurang terbuka dalam memberi akses informasi saat pelaksanaan debat kandidat.

KABARMADURA.ID, Sumenep -Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mendapat sorotan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Hal itu berbuntut laporan ke Bawaslu Sumenep yang disampaikan melalui surat bernomor LP/PB/Kab/16.35/Xl/2020, Rabu (11/11/2020). Dalam surat itu, ketua KPU Sumenep bersama stafnya sebagai terlapor.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua KIPP Jamrud, laporan tersebut lantaran kinerja KPU diduga melanggar regulasi, dengan menutup akses atau informasi dalam pelaksanaan atau tahapan debat yang dilakukan oleh paslon pada Selasa malam (10/11/2020).

Bacaan Lainnya

“Saya sudah sampaikan, mestinya ada kuota atau teknis yang diberikan oleh KPU untuk memberikan informasi, nah saya selaku pemantau independen juga dilindungi undang-undang, atau bekerja berdasarkan amanah peraturan,” katanya, Rabu (11/11/2020).

Dikatakan, dalam Pasal 123 sampai 130 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kepala Daerah, mengharuskan terpantau atau diketahui oleh publik.

Meskipun ada sarana atau fasilitas siaran langsung melalui telivisi dan radio, bukan berarti masuk kategori keterbukaan informasi, sebab dirinya sebagai tim independen tidak diberikan akses informasi.

“Kami kan tidak tahu kondisi di dalam, apakah benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan, kami tahu ada PKPU, tapi kami juga bekerja di bawah naungan undang-undang, dan itu kapasitasnya lebih tinggi dari peraturan KPU yang berubah setiap bulan itu,” imbuh Jamrud.

“Saya ikuti dulu langkanya seperti apa, jika bekerja sesuai aturan maka saya pasrahkan,” ungkapnya untuk menjelaskan mengenai tindak lanjut laporannya ke Bawaslu Sumenep.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua KPU Sumenep A. Warist menjelaskan, di masa wabah Covid-19 ini, memang ada batasan peserta debat. Hal itu dilakukan, dalam rangka melindungi peserta atau pihak terkait maka ada kapasitas jumlah.

Terkait laporan, pihaknya siap menghadapi secara sportif. Sebab, dalam pelaksanaannya, KPU sudah memberikan fasilitas berupa informasi yang tayang mulai di chanel YouTube dan beberapa media daring lainnya.

“Itu hak mereka, tapi KPU Sumenep bersandar pada PKPU tentang pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di masa Covid-19, dan mengacu pada petunjuk teknis KPU RI, ada batasan misalnya dari Bawaslu hanya dua orang,” tanggapnya. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *