Klaim Temukan Kecurangan, Caleg PBB Tuntut PSU di Pamekasan

News, Pemilu, Politik72 views

KABAR MADURA | Puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Pamekasan, menggelar aksi demontrasi di depan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tlanakan, Senin (19/02/2024). Puluhan warga bersama saksi dari delapan partai berbeda itu, menuntut PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan Hitung Ulang di 15 titik yang diduga terdapat kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Koordinator Aksi Demontrasi Musfiq In The Genk menyampaikan, pihaknya mengantongi sedikitnya 15 temuan indikasi kecurangan Pemilu di lapangan. Indikasi kecurangan itu ditemukan di Desa Bukek, Branta Pesisir dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tlanakan.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

Adapun temuan indikasi kecurangan itu, hasi rekapitulasi di C Hasil dan C Plano tidak sesuai, bahkan, ada beberapa saksi yang tidak menerima salinan C Hasil penghitungan suara.

Baca Juga:  Idulfitri, Reset Kehidupan Spiritual dan Sosial

“Kalau dikalkulasi di Kecamatan Tlanakan terdapat 15 TPS yang terindikasi ada kecurangan, baik di tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI,” paparnya, Senin (19/2/2024).

Pria yang juga merupakan Calon Legislatif (Caleg) Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan (Dapil) I Pamekasan, itu menjelaskan, para saksi dari beberapa partai yang tergabung pada aksi tersebut disuruh pulang lebih dahulu oleh panitia penyelenggara, sehingga pada saat penghitungan suara dari DPRD Provinsi dan DPR RI tidak ada saksi yang menyaksikan proses penghitungannya.

“Semua saksi parpol sudah memegang bukti-bukti, kami menjadi aspirator mereka dan mengawal persoalan ini, ini demi tegaknya pemilu,” urainya.

Baca Juga:  Hasil Operasi Terungkap di Sumenep Menjamur Kafe Jual Miras Merk Ternama

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tlanakan Sutan Taqdir Alisahbana menyampaikan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat beberapa tahapan, semisal ada temuan di lapangan, karena terindikasi ada kecurangan, terdapat forum khusus yang bisa dengan leluasa dari mengajukan keberatan dari bebepa titik yang diduga kurang sesuai.

Dia menegaskan, untuk PSU dan HU bisa digelar atas rekomendasi dari Bawasalu, karena pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasi PSU dan HU.

“Jadi besok itu merupakan rekapitulasi tingkat kecamatan, misalkan ditemukan perbedaan beberapa data, antara C hasil dan C hasil salinan yang diterima oleh saksi, bisa diklarifikasi besok,” ujarnya.

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Miftahul Arifin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *