oleh

Kohati Setuju Usulaan Edukasi Seksual Jadi Pelajaran Muatan Lokal

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Pelecehan seksual yang masih kerap terjadi di Bangkalan, memunculkan perhatian dari kalangan. Salah satunya muncul wacana agar memasukkan edukasi seksual dalam pelajaran muatan lokal (mulok).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan usai melayani audiensi aktivis perempuan dari Kohati HMI Bangkalan, Selasa (15/9/2020). Dia berjanji akan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan untuk memasukkan edukasi seksual dalam kurikulum muatan lokal.

Dia menyadari, hal itu dapat menjadi cara menekan tingkat pidana pelecehan seksual, terutama dalam kejadiannya, pelaku dan korbannya masih di bawah umur itu.

“Nanti akan kami bahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) khusus dengan Disdik Bangkalan agar bisa dimasukkan dalam kurikulum,” katanya.

Sejak tahun 2017 hingga 2020, Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Bangkalan mencatat, ada penurunan kasus kasus pelecahan seksual.

Pada tahun 2017 masih terdata sebanyak 31 kasus, tahun 2018 ada 20 kasus, tahun 2019 ada 26 kasus dan tahun 2020 hanya ada 13 kasus. Kendati begitu, Nur Hasan akan tetap meminta Disdik Bangkalan memasukkan muatan lokal tersebut. Menurutnya, muatan lokal tersebut penting diajarkan pada anak agar tidak ada kasus-kasus serupa setelahnya.

“Trennya cukup menurun meski tahun 2019 ada kenaikan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dan telah peraturan daerah (perda),” ungkapnya.

Lanjut dia, akan meminta Disdik Bangkalan membuat surat edaran mengenai penerapan muatan lokal edukasi seksual pada kurikulum ke semua sekolah yang ada di Bangkalan.

“Terlebih kalau bupati sendiri yang langsung membuat surat edaran itu jauh lebih bagus,” paparnya.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Bangkalan Aminah Rachmawati menyampaikan, bahwa lingkungan keluarga juga berperan untuk menekan pelecehan seksual kepada anak. Selain itu, harus ada sinergisitas antara Disdik dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Nah ini menjadi tugas kami bersama bagaimana menekan angka kasus pelecehan seksual seminimal mungkin,” terangnya.

Dengan bimbingan dari keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar, juga kata Amina, memiliki peran agar anak tidak berperilaku menyimpang. Dia berharap, agar kasus pelecehan seksual pada tahun ini berhenti di 13 kasus itu saja. Sebab, selama ini, Aminah melihat banyak kasus pelecehan seksual pada anak dalam keadaan keluarga yang tidak utuh.

Seperti, ayah atau ibunya meninggal, juga berpisah. Sedangkan, anak dititipkan ke sanak famili. Dari situ juga Aminah menilai, menjadi salah satu faktor maraknya kasus tersebut yang dialami oleh anak. Pendidikan rendah karena perekonomian lemah juga menjadi salah satu faktornya.

“Kami akan masuk dan terlibat di dalam kegiatan masyarakat agar bisa ada kesadaran dari masyarakat,” paparnya.

Sedangkan menurut Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bangkalan Siti Ainatul Khusnah menilai DP3AKB Bangkalan mandul dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak.

“Dinas terkait tidak serius dalam menangani kasus pelecehan seksual di Bangkalan. Sebab, hanya penanganan tidak ada upaya pencegahan. Adapun sosialisasi hanya dilakukan di empat kecamatan dalam satu tahun,” paparnya.

Baginya, Kohati setuju dengan wacana mengisi mulok dengan edukasi seksual, bahkan wacana itu juga menjadi kajiannya. Tujuannya, agar pemkab tidak hanya megurusi masalah pasca terjadi kekerasan seksual, namun berperan secara masif dalam proses pencegahannya.

Dia juga berharap, jika terkendala sumber daya manusia (SDM) di DP3AKB ditingkatkan. Bahkan, jika perlu merangkul organisasi masyarakat seperti PKK di desa. Dia merekmendasikan agar jika hanya upaya pencegahan berupa sosialisasi, harus dilakukan secara menyeluruh dan juga di lingkup informal.

“Jangan sampai hanya di lingkup formal. Juga masukkan dalam edukasi seksual pada kurikulum pendidikan di tingkat pendidikan dasar mulai SD hingga SMP,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed