oleh

Komisi A Desak Dispendukcapil Berantas Calo dan Pungli

Kabarmadura.id/Bangkalan– Usai membahas alat perekam e-KTP yang rusak di 8 Kecamatan beberapa waktu lalu, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menekankan agar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan mensterilkan rumor adanya dugaan pungutan liar (pungli) di pelayanan pengurusan kependudukan dan catatan sipil.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujibburahman bahkan mewanti-wanti kepada Dispendukcapil agar tidak main-main soal adanya dugaan pungli itu. Dia menyebut, bahwa taruhannya adalah jabatan masing-masing di Dispendukcapil sebagai jaminan jika ditemukannya praktik ilegal tersebut.

“Saya sudah katakan kepada Dispendukcapil mengenai rumor adanya calo. Jika kegiatan calo dan pungli itu benar ada di Dispendukcapil, saya tekankan kepada mereka kalau taruhannya adalah jabatan mereka,” tegasnya.

Sebab, kata dia, rumor ini sudah berkali-kali dia dengar. Namun, memang hingga saat ini pihaknya belum menemukan bukti kuat mengenai  kegiatan itu. Jika ada masyarakat yang menemukan adanya praktik pungli, ia meminta agar ditindaklanjuti secaara hukum.

Politisi dari Partai Gerindra ini mengungkapkan, dia juga meminta agar Saber Pungli segera menindaklanjuti rumor ini. Mujib juga meminta Dispendukcapil meningkatkan pelayanan berbasis online untuk meminimalisir praktik pungli oleh calo.

“Kalau untuk menangkap itu kan bukan ranah kami, itu kewenangan Saber Pungli. Jadi, saya minta kepada masyarakat, jika menemukan calo atau pungli segera lapor,” jelasnya.

Terpisah, Bagian Pelayanan Administrasi Informasi (PAI) Dispendukcapil Bangkalan Samsul Bahri menanggapi rumor pungli tersebut, dia mengaku selama ini pelayanan kependudukan di dinasnya tidak ada pungli maupun calo. Tetapi, untuk memastikan itu, dia menuturkan, akan menindak tegas pelaku jika memang benar ada.

“Kalau ada bayaran untuk ongkos bensin dan lainnya, saya tidak tahu. Itu menjadi urusan dari koordinator yang bawa,” ujarnya.

Dia berjanji siap memperbaiki dan meningkatkan pelayanan melalui online. Dari hasil pemantauan Dispendukcapil, selama ini yang mengajukan pelayanan kependudukan melalui koordinator yang mengaku sebagai perangkat desa. Sehingga, untuk membedakan apakah benar itu calo atau memang perangkat desa, pihaknya belum bisa memastikan.

“Tapi kami merasa itu perwakilan dari satu desa. Satu bukti kemarin bawa 3 mobil orang untuk melakukan perekaman e-KTP, ternyata benar masih satu desa yang dikoordinir satu orang,” tukasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed