Komisi B DPRD Jatim Komitmen Tuntaskan Persoalan Garam Melalui Raperda

  • Whatsapp
(KM; Ist) KOMITMEN: Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa saat memberikan sambutan pada FGD dalam rangka mengawal Raperda Perlindungan Petani Garam. Jum’at (24/1/2020) kemarin.

Kabarmadura.id/Pamekasan-Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Aliyadi Mustofa, berkomitmen untuk mengurai benang kusut tata niaga garam di wilayahnya, khususnya di pulau Madura.

Komitmen itu diawali dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka serap aspirasi para petani Garam di pulau Madura, pada Jumat (24/1/2020). Kegiatan hasil kerjasama dengan Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) itu, merupakan salah satu langkah yang dilakukan Komisi B DPRD Jatim dalam mewujudkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan petani garam.

Dalam forum itu, Aliyadi Mustofa menyebut, ada dua persoalan besar yang harus segera dicarikan solusi dalam tata niaga garam. Dua hal itu lanjut dia, yakni persoalan serapan dan harga garam yang selama ini berjalan tidak transparan.

“Permasalahannya (tata niaga garam, red) ada dua, yakni harga dan penyerapan. Nah dua benang kusut ini yang akan kita urai bersama, tentunya melalui raperda yang sedang kita perjuangkan di legislasi,” paparnya.

Dirinya menjelaskan, dalam merampungkan raperda tentang perlindungan petani garam, pihaknya terus berharap masukan dari berbagai kalangan, khususnya seluruh elemen yang berada di pusaran tata niaga garam. Hal itu bertujuan, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi setiap kepentingan tentang garam.

“Kami (Komisi B DPRD Jatim, red) masih sangat berharap masukan saran dari teman-teman terutama para aliansi jurnalis dalam mengawal terbentuknya raperda ini,” tuturya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjabarkan, adapun tujuan utama usulan raperda itu, yakni perlindungan terhadap petani garam. Nantinya, saat menjadi produk hukum, raperda itu bisa menjamin kesejahteraan para petani garam, khususnya dalam menjamin kesejahteraan para petani.

Hal itu lanjut Aliyadi, tidak akan lepas dari koordinasi dengan beberapa kementerian yang bersentuhan dengan persoalan garam, termasuk dengan berbagai pemangku kebijakan lainnya, agar nantinya produk hukum yang dihasilkan tidak bertabrakan dengan peraturan di atasnya.

“Tentu raperda ini tidak segampang bagaimana menyusun. Tapi kita punya tim ahli yang akan menyusun naskah akademik, sehingga poin-poin raperda itu tidak berbenturan dengan peraturan yang di atasnya,” ungkapnya.

Putra Madura itu membeberkan, selama ini pemerintah pusat kurang terbuka persoalan kebijakan garam, terutama transparansi data. Oleh karenanya, pihaknya berkomitmen akan terus memperjuangkan agar para petani garam tidak selalu menjadi korban kebijakan sepihak dari pemerintah.

“Sebenarnya banyak mata rantai yang harus diputus, tetapi pada inti pointnya adalah bagaimana kita, terutama para pemangku kebijakan baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, bisa betul-betul melindungi para petani garam,” pungkasnya. (rul/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *