Komisi D DPRD Bangkalan Janji Kroscek Penggunaan Bantuan Hibah Kesra

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) PERKETAT PENGAWASAN: Komisi D DPRD Bangkalan memastikan dana hibah sesuai dengan data penyaluran ke masing-masing lembaga.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Realisasi dana hibah yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Bangkalan, mendapat perhatian serius dari Komisi D DPRD Bangkalan. Sebab, program bantuan sosial (bansos) di instansi tersebut belum terealisasi. Bahkan, anggaran sebesar Rp5 miliar dipangkas sebesar Rp2 miliar akibat refocusing.

Sisanya, sebesar Rp3 miliar masih ada yang tidak terealisasi sekitar Rp1,3 miliar untuk 45 lembaga yang beberapa waktu lalu direalisasikan. Pada dasarnya, terdapat tiga bidang yang akan menerima dana hibah tersebut. Masing-masing, bidang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial seperti yayasan dan untuk penanaman spiritual.

Bacaan Lainnya

“Ada dua bidang yang belum dicairkan. Yakni, terhadap yayasan dan spiritual. Informasinya, sudah dalam proses, setelah kami klarifikasi ke Kesra,” ujar Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan, Rabu (11/8/2021).

Pihaknya berjanji, akan melakukan kroscek langsung mengenai proposal pengajuan dan realisasinya. Seperti, pembelian sapi kurban di Badan Zakat Nasional (Baznas). Sebab, tidak menginginkan adanya ketidaksesuaian antara proposal yang diajukan untuk mendapatkan dana hibah dengan realisasinya. Terlebih, adanya surat pertanggungjawaban (SPj) sebagai bukti pembelanjaannya.

“Kami akan cek, apakah bobot sapi sesuai dengan proposal. Tidak hanya Baznas saja nanti yang akan kami cek, lembaga penerima lainnya juga. Kalau tidak ada proposal atau SPj ini kebangetan,” paparnya.

Diakuinya, anggaran yang saat ini direalisasikan memang tidak merata. Sebab, anggaran terpangkas. Sedangkan, dari bantuan Rp1,3 miliar lalu, masih terealisasi ke 20 lembaga. Berdasarkan laporan yang diterima, belum ada lembaga penerima bantuan yang realisasinya keluar dari proposal. “Kami nanti akan kroscek lagi, jangan sampai anggota legislatif WFH dan lembaga merasa tidak ada pengawasan kemudian membelanjakannya tidak sesuai proposal,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Kesra Sekretariat Pemkab Bangkalan Hosun mengatakan, anggaran yang tersisa memang hanya sebesar Rp3 miliar. Dimana Rp1,3 miliar, disalurkan ke 45 lembaga. Sedangkan sisanya, untuk bagian kesejahteraan sosial sebesar Rp1,7 miliar. “Untuk penyaluran dana Rp1,3 miliar ini memang bertahap, tidak semuanya langsung disalurkan ke 45 lembaga,” responnya.

Realisasi pada bagian kesejahteraan sosial, akan disalurkan ke lembaga keagamaan seperti Masjid, Musholla, Madrasah dan Pondok Pesantren (Ponpes). Sedangkan 45 lembaga yang mulai menerima tahapan penyaluran, masih belum ada yang mengumpulkan SPj.  “Iya nanti ada teguran resmi dari kami kalau sudah lewat dari satu bulan setelah bantuan diterima,” tukasnya.  (ina/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *