Komisi E DDPRD Jawa Timur: Segera Realisasikan Penempelan Stiker Penerima PKH di Bangkalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) TIDAK MAMPU: Salah satu keluarga tidak mampu di Bangkalan yang menunggu uluran tangan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Rencana penempelan stiker penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan (PKH) akan direalisasikan. Rencana tersebut telah disepakati oleh Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan. Namun, tidak semua penerima PKH akan ditempeli stiker tersebut.

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Mathur Husyairi juga telah mendukung rencana itu saat serap aspirasi di Kantor Dinsos Bangkalan beberapa waktu yang lalu. Katanya, dia menyambut baik hal itu dan berharap agar segera direalisasikan.

Bacaan Lainnya

“Kalau dari pak kadis katanya realisasinya setelah pemilihan kepala desa (pilkades), harus dilakukan itu. Agar yang kaya bisa malu jika mengaku tidak mampu,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, akan ikut terjun ke lapangan menempel stiker yang bertulis keluarga tidak mampu penerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dia juga meminta, agar semua desa di Bangkalan bisa mengikuti hal itu.

“Karena ini tidak hanya pendamping atau kepala desa. Data yang masuk ini bisa ruwet kalau tidak divalidasi benar tidaknya keluarga itu tidak mampu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharta mengungkapkan, rencana penempelan stiker itu akan dilakukan usai pilkades bulan Mei 2021 mendatang. Pemasangan stiker itu dilakukan untuk memastikan bansos yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada orang yang berhak.

Tetapi, tidak semua penerima bantuan dari pemerintah akan ditempeli stiker tersebut. Alasannya, keluarga itu atau rumah penerima hanya sementara mendapatkan bantuan sosial (bansos) karena terdampak wabah Covid-19.

“Penempelan kami khususkan pada keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH dan BPNT saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, begitu juga dengan keluarga bantuan langsung tunai (BLT) tidak akan ditempeli stiker. Karena Dinsos sendiri mengaku tidak punya data mengenai itu. Termasuk bantuan sosial tunai (BST) juga tidak akan diberikan stiker. Sebab bansos itu hanya selama wabah Covid-19 dan hanya berlaku 4 bulan saja.

Lebih lanjut, Wibagio menambahkan, dengan pemasangan stiker itu nantinya bisa memperbaiki data KPM bansos PKH dan BPNT di Bangkalan. “Diharapkan data penerima KPM bansos tepat sasaran dan sesuai dengan realita di lapangan,” imbuhnya.

Mengenai persiapan dan berapa anggaran yang digunakan dalam realisasi tersebut? Dia tidak menjelaskannya secara pasti. Tetapi, rencana itu diungkapkannya tinggal pelaksanaan.

“Tidak ada anggarannya sama sekali, murni karena tuntutan aspirasi masyarakat yang harus saya laksanakan,” tandasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *