Komisi I Desak Pemkab Tindak Tegas ASN Nakal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BERSTIVITAS : ASN sedang beraktivitas di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep

Kabarmadura.id/Sumenep– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyesalkan masih banyaknya Aparatur Sipil Negara( ASN) yang nakal. Mereka berkeliaran pada saat jam kerja masih berlangsung. Hal itu menunjukkan bahwa kedisiplinan ASN masih rendah.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, banyaknya ASN yang nakal wajib ditindak tegas. Sebab, akan banyak merugikan negara. Terlebih, dapat memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat. Dia menegaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda harus segera melakukan operasi untuk menemukan ASN nakal ini.

Bacaan Lainnya

“Hal tersebut untuk mendisiplinkan bagi oknum ASN yang nakal. Sebab, memang banyak ASN saat ini berkeliaran pada waktu jam kerja,” katanya, Selasa (11/8/2020).

Menurutnya, sanksi yang ditetapkan berdasarkan PP No 53 tahun 2010 tentang pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Pemerintah tidak boleh membiarkan ASN dengan kegiatan yang tidak sesuai prosedur.

“Jika dihitung ada sebanyak 10 orang lebih ASN yang saya lihat berkeliaran. Hal ini bukti kontrol pemkab masih lemah dan harus diseriusi,” ujarnya.

Menurutnya, ASN tidak boleh hanya muncul pada saat apel pagi dan apel pulang. Jika memang ada ASN yang berhalangan hadir karena ada urusan keluarga, hukum, atau sakit, maka harus melampirkan dokumen yang kuat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Purwo Edi Prasetia mengakui banyak ASN yang berkeliaran di jam kerja. Terbukti di depan Hotel Surabaya pada jam dinas ASN banyak yang nongkrong. Sejauh ini mereka hanya diberikan teguran secara persuasif.

“Saat ini kami Satpol PP akan melakukan operasi di semua titik. Sebab, ASN yang nakal belum jera juga setelah ditegur,” paparnya.

Dirinya, saat ini masih menunggu surat resmi dari bupati. Jika sudah keluar, maka setiap hari akan dilakukan operasi di semua titik. Termasuk di hotel-hotel dan tempat cangkrukan.

“Inspektorat nantinya akan juga menjadi mitra untuk bersama-sama menindak ASN yang nakal,” tukasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Sumenep Linda Mardiana mengatakan, semua ASN yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Tetapi, dirinya tidak harus turun lapangan. Sebab, semuanya akan dipasrahakan pada organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kalau melanggar, merupakan tanggung Jawab OPD masing-masing,” ujarnya.

Pengawasan tersebut langsung dari Kepala OPD masing-masing. Sebab, jika hanya BKPSDM maka tidak cukup. Semuanya tanggung jawab OPD-nya termasuk Satpol PP untuk hal penegakan kedisiplinan.

“Kami berharap ASN tidak sembrono keluar tanpa alasan yang jelas agar tidak merugikan pada yang lainnya,” ujarnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *