Komisi I DPRD Pamekasan Sentil Dishub Soal Pengadaan CCTV yang Tidak Pernah Jadi Program Prioritas

News320 views

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN Hingga kini, di beberapa titik di ruas-ruas jalan perkotaan belum memiliki fasilitas kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV). Padahal piranti itu penting guna memantau arus lalu lintas maupun keamanan.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Junaidi mengatakan, pihaknya telah menganggarkan setiap tahun telah pengadaan CCTV tersebut. Selain memang bukan skala prioritas, juga karena keterbatasan anggaran.

“Tidak ada anggarannya untuk CCTV. Tapi setiap tahun kami mengajukan. Dulu pernah dapat sebelum refocusing. Karena ada hal yang lebih prioritas, jadi dialihkan ke yang prioritas itu. Kebetulan, anggaran keseluruhan sangat minim,” katanya kepada Kabara Madura, Senin (22/5/2023).

Baca Juga:  Korupsi Pokmas Fiktif, Zamahsyari Kembalikan Kerugian Negara Rp357 Juta

Junaidi mengatakan, dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp1,5 miliar untuk pengadaan CCTV lalu lintas tersebut. Setidaknya, kata dia, ada 7 traffic light yang direncanakan dipasang CCTV. Selain itu, juga akan dipasang di wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan. Hal itu diharapkan bisa memantau aktivitas lalu lintas.

Banner Iklan

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ali Masykur mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah menerima laporan dari Dishub jika pengadaan CCTV itu sebagai program prioritas.

Padahal, kata dia, jika itu demi keselamatan masyarakat, harusnya Dishub menyampaikan bahwa itu merupakan skala prioritas. dengan demikian, pihaknya akan mengupayakan agar program itu masuk di Banggar DPRD Pamekasan.

Baca Juga:  Wartawan JTV Pamekasan Laporkan Oknum PKL dengan Ancaman Hukuman Dua Tahun Penjara

“Selama ini, Dishub yang merupakan mitra kami, memang tidak pernah ada koordinasi apalagi menyampaikan bahwa pengadaan CCTV itu adalah program prioritas. Harusnya mereka menyampaikan kalau itu program prioritas, agar kami dapat mengamankannya di Banggar DPRD Pamekasan,” katanya.

Menurutnya, yang repot di pemerintah daerah Pamekasan khususnya di Dishub, banyak belanja minim pendapatan. Itu salah satu faktor yang membuat dinas tersebut terus menerus mengalami defisit. Selain itu, tidak membentuk skala prioritas program.

“Dishub itu termasuk dinas yang memiliki PAD, terutama parkir berlangganan. Tetapi, itu terkuras habis untuk belanja pegawai honorer,” terangnya.

Pewarta: Safira Nur Laily

Redaktur: Moh. Hasanuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *