Komisi I DPRD Sumenep: Kekosongan JPT Wajib Terisi Sebelum PAK

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BURAM :Kekosongan JPT wajib terisi sebelum pembahasan APBD perubahan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal, kekosongan tersebut hampir satu tahun berjalan. Kondisi itu memetik perhatian legislatif. Wakil dewan mendesak agar pengisian JPT sudah tuntas sebelum perubahan anggaran kegiatan (PAK).

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Mohammad Suharjono mengatakan, pengisian JPT belum ada kejelasan. Bahkan, ia mengakui sampai saat ini belum ada pembentukan panitia seleksi (pansel).

Bacaan Lainnya

“Kami masih juga menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk pembentukan pansel,” katanya Senin (7/6/2021)

Diketahui, jabatan kosong yang dimaksud, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Asisten Pemerintahan dan Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perikanan (Diskan), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

“Kekosongan masing- masing disebabkan ada pejabat yang pensiun, ada pula yang memundurkan diri karena sakit,” ucap dia

Suharjono tidak dapat memprediksi kapan pengisian JPT secara pasti. Dia beralasan BKPSDM hanya penyelenggara dan mengenai waktunya ditentukan pemerintah pusat.

“Tunggu saja nanti akan terbentuk atau terisi,” tutur dia.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep I DPRD Sumenep Nurus Salam menegaskan, dalam waktu dekat akan ada perampingan OPD. Maka, sebelum pembahasan itu JPT wajib terisi, minimalnya sebelum pembahasan APBD perubahan.

“Pembahasan PAK antara 1 hingga 2 bulan lagi. Maka sebelum itu harus dilakukan pengisian,” tegaanya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasiadi mengutarakan, jabatan kosong akan diisi melalui seleksi dan sesuai kompetensinya. Sebab, saat ini tidak ada kekosongan JPT yang melalui sistem tunjuk.

“Dengan adanya JPT kosong mulai sebelumnya tidak ada masalah. Di tengah kekosongan tersebut ada pelaksana tugas (Plt) di masing-masing OPD yang kosong,” pungkasnya. (imd/mam)

Kekosongan JBT

-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

-Asisten Pemerintahan dan Staf Ahli Bupati.

-Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

-Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).

-Dinas Perikanan (Diskan).

-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *