Komisi II DPRD Pamekasan Usulkan Pengelolaan Pasar melalui BUMD

(FOTO:  KM/ALI WAFA) PASAR RAKYAT: Legislatif mewacanakan sistem pengelolaan pasar rakyat dikelola oleh BUMD bukan dinas.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Komisi II DPRD Pamekasan sedang menyelesaikan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pasar Tradisional, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. Untuk memastikan maksimalnya penerapan perda itu, Komisi II mencari referensi dengan melakukan kunjungan kerja ke Disperindag Surabaya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A Rahim, dengan perda itu, pasar tradisional diubah menjadi pasar rakyat. Dengan itu, Pemkab Pamekasan diharapkan tidak sekadar membangun pasar, namun juga membina para penghuni pasar. Kepemilikan los pasar juga akan diperketat. Sehingga satu pedagang dipastikan hanya memiliki satu los.

“Kadang satu keluarga ada yang punya lima los. Kemudian ada kontrak yang jelas mengatakan bahwa jika ada kerusakan los, menjadi beban pemerintah. Karena pedagang hanya hak pakai, bukan hak milik,” ucapnya.

Bacaan Lainnya

Ismail menambahkan, salah satu bagian yang terpenting yaitu pemberlakuan retribusi elektronik (e-retribusi). Menurutnya, Pemkab harus bekerja sama dengan pihak bank. Pedagang akan memiliki kartu yang telah disediakan oleh pihak bank dan mereka akan menabung. Dengan kartu itu, pedagang membayar retribusi.

Pihaknya juga mendorong agar Pemkab memberlakukan sistem kemitraan, termasuk dengan petani. Kebutuhan pokok yang masih bisa disuplai oleh masyarakat Pamekasan sendiri diminta untuk tidak mendatangkan dari luar Pamekasan, seperti sayur dan komoditas lainnya.

Untuk memaksimalkan pengelolaan pasar, pihaknya mengusulkan agar pasar dikelola oleh suatu badan usaha milik daerah (BUMD). Sejauh ini, pasar masih dikelola salah satu organisasi perangkat daerah (OPD). Pihaknya yakin, pasar akan semakin berkembang jika dikelola oleh BUMD.

Namun dalam Raperda tentang Pasar Tradisional, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan, belum mencantumkan sistem pengelolaan pasar menggunakan BUMD. Namun, pihaknya bertekad mendorong pemberlakuan sistem itu melalui perda yang baru.

“Raperda-nya sudah dibahas, kemudian sudah dikoreksi oleh Biro Hukum Provinsi. Hanya tinggal menunggu penetapan,” pungkas Ismail.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.