Komisi III DPRD Sampang Pelototi Proyek Drainase Wijaya Kusuma

(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) RAWAN: Proyek drainase di Jalan Wijaya Kusuma Sampang, menjadi sasaran utama Komisi III untuk mendapatkan pengawasan maksimal dalam perealisasian pembangunannya.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pekerjaan drainase di Jalan Wijaya Kusuma menjadi pantauan serius di internal Komisi III DPRD Sampang. Mereka meminta, pelaksana proyek harus sesuai perencanaan. Sebab, saluran air di perkotaan sangat perlu dibangun dengan baik. Sehingga, serapan air lebih maksimal untuk mengantisipasi genangan air.

Anggaran drainase di Jalan Wijaya Kusuma sebesar Rp3.010.488.734 dengan volume pekerjaan sepanjang 500 meter. Pekerjaan itu, dimenangkan oleh PT. Haka Utama Sejahtera. Pengawasan penggunaan anggaran akan diperketat,  Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPRD Sampang Abdussalam, Senin (26/7/2021).

Menurutnya, program fisik memang menjadi pantauan utama di internal komisinya. Hal itu dilakukan, agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana biaya anggaran (RAB). Apalagi, internal komisinya merupakan mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Bacaan Lainnya

“Saya berharap, pekerjaan drainase ini mengedepankan kualitas. Selain untuk pemanfaatan lebih lama, juga untuk kebutuhan fasilitas di Sampang. Karena, pembangunan drainase tengah digalakkan untuk mengurangi intensitas banjir,” ujarnya.

Dia menegaskan, penggalian drainase hingga kualitas beton harus sesuai dengan RAB. Termasuk volume drainase. Sebab, volume itu sudah diatur dengan kemampuan daya tampung. Sehingga, mampu mengurai sebagian aliran air di wilayah perkotaan. Pekerjaan tersebut, akan dipantau hingga selesai. Sebab, saluran drainase sengaja dibuat sekeliling Lapangan Wijaya.

“Jika pada pembuktiannya masih ada genangan. Berarti ada yang salah dengan pekerjaan. Kami berharap proses pengerjaannya serius. Meskipun proyek baru dimulai, jadwal sesuai kontrak sudah cukup lama,” ucapnya.

Pihaknya meminta, kurangnya jadwal pekerjaan tidak menjadi alasan pengurangan kualitas. Sebab, jadwal pekerjaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kerja saat perencanaan. Jika pekerjaan belum selesai setelah masa kontrak, akan menjadi tanggung jawab pelaksana proyek.

Terpisah, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sampang Hasan Mustofa mengakui, jika kontrak lelang sudah dilakukan sejak 12 Juni 2021 lalu. Namun, genap sebulan pekerjaan tidak kunjung dimulai. “Kami sudah berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana. Bahkan, kami tetap melakukan pengawasan. Keterlambatan pekerjaan adalah resiko dari kontraktor. Kami akan melakukan pengawasan sesuai aturan,” janjinya. (man/ito)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.