oleh

Komisi IV DPRD Pamekasan Bantah Tidak Prioritaskan Raperda Pesantren

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pesantren oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan rupanya telah dilakukan oleh Komisi IV DPRD Pamekasan beberapa waktu yang lalu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam. Umam menjelaskan, raperda pesantren telah lama dibahas oleh Komisi IV, bahkan saat ini raperda tersebut tengah dikaji di Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan.

Penjelasan Umam itu sekaligus menganulir pernyataan Mohammad Hamidi yang sebelumnya menyampaikan bahwa raperda pesantren belum dibahas dan tidak menjadi prioritas pembahasan DPRD Pamekasan.

Menurutnya pernyataan tersebut tidak benar, bahkan raperda yang sejak awal jadi garapan Komisi IV itu, telah selesai dibahas di internal komisinya. Bahkan, saat ini raperda tersebut berada di bagian hukum setkab, namun DPRD belum melakukan finalisasi dengan sidang paripurna.

“Kata siapa belum dibahas, sudah. Bahkan sudah di bagian hukum. Hanya saja belum diparipurnakan, sudah dibahas kok oleh Komisi IV,” ungkapnya.

Atas klarifikasi itu, politikus Partai Nasdem, Mohammad Hamidi menyesali pernyataannya sebelumnya. Hamidi mengaku, alasan pernyataannya murni karena dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai proses pembahasan raperda pesantren, karena tidak dibahas di komisinya yaitu komisi II.

Namun demikian, Hamidi bersyukur karena raperda pesantren telah memasuki tahap pembahasan. Menurutnya, telah menjadi hal wajib bagi pesantren di Pamekasan untuk memiliki perda, sebab undang-undang telah mengkategorikan pesantren sebagai lembaga pendidikan berpayung hukum, maka perlu adanya perda agar spirit membangun pesantren lebih teratur.

Hamidi juga menegaskan bahwa Pamekasan memiliki banyak pondok pesantren, sehingga perlindungan hukum sangat diperlukan guna menguatkan pesantren itu sendiri. Terlebih, santri menurutnya erat kaitannya dengan proses berdirinya bangsa ini.

“Awalnya saya kira belum, tapi saya dikonfirmasi oleh teman-teman dewan (anggota DPRD Pamekasan lainnya, red), ternyata sudah, ya alhamdulillah, karena pesantren ini penting,” ucapnya.

Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan Moh. Lutfi menyambut baik informasi tersebut. Menurutnya, pondok pesantren memang seharusnya memperoleh perhatian khusus dari Pemkab Pamekasan.

Baginya, keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan sejak dulu telah memiliki jasa luar biasa besar dalam pembangunan karakter masyarakat Pamekasan, serta melindungi moral masyarakat Pamekasan dari efek samping kemajuan zaman.

“Syukur kalau ternyata sudah dibahas, karena pondok pesantren memang sudah seharusnya mendapat atensi lebih dari Pemerintah,” tukasnya. (ali/waw)

Komentar

News Feed