Komisi IV DPRD Sampang Akan Panggil Korkap PKH

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) BELUM TUNTAS: Komisi IV DPRD Bangkalan dalam waktu dekat akan meminta kejelasan kepada beberapa pihak terkait mengenai terblokirnya ribuan rekening PKH. 

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Terblokirnya 1.700 rekening keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) akan dibahas khusus oleh Komisi IV DPRD Sampang. Bahkan, sudah mengagendakan semua pihak terkait. Mulai dari koordinator kabupaten pendamping PKH, Dinas Sosial (Dinsos) dan pihak perbankan. Termasuk pihak lain yang dinilai terlibat.

Sehingga, akan diketahui penyebab terblokirnya rekening KPM. Saat ini, internal komisi sudah melakukan diskusi. Keputusannya, akan menggelar rapat khusus bersama pihak terkait yang terlibat dalam pendistribusian program PKH. Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni, Rabu (8/9/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, terblokirnya rekening pasti ada perantara. Sehingga semua pihak terkait harus memberikan penjelasan sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). “Kami sudah mengagendakan untuk pemanggilan. Tapi soal jadwal belum jelas. Tapi, yang jelas akan kami panggil semua pihak terkait,” janjinya.

Pihaknya menuturkan, pemblokiran rekening sudah jelas merugikan KPM. Bahkan dari 1.700 penerima, tidak mesti ada kekeliruan dari pendamping PKH, perbankan maupun dinsos. Namun, dari hasil Verifikasi dan kroscek pendamping PKH akan terungkap letak kesalahannya.  “Jika ada kesalahan bersumber dari pendamping atau perbankan, maka harus bertanggung jawab. Setelah itu bagaimana solusinya? mari cari bersama,” tuturnya.

Dia mengaku, sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi IV Mushoddaq dan anggota komisi lainnya. Masalah tersebut harus terselesaikan. Sehingga, hak KPM tetap diterima sesuai aturan.  “Yang jelas setelah diketahui penyebabnya, maka di masa mendatang tidak boleh ada rekening terblokir akibat kelalaian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sampang Mohammad Fadeli mengaku, tidak terlibat langsung dalam realisasi PKH. Apalagi, tidak ada pemberitahuan resmi dari pendamping PKH soal pemblokiran rekening. “Seandainya ada pemberitahuan resmi, setidaknya kami membantu mencari solusi. Namun sampai saat ini, tidak ada pemberitahuan, meski sudah dilakukan kroscek ke KPM,” responnya.  (man/ito)

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *