Komisi IV DPRD Sampang Janji Cari Data Pemotongan BPUM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) JANGGAL: Realisasi bantuan produktif usaha mikro (BPUM) di Sampang, perlu diawasi ketat akibat rawan pemotongan sepihak.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Dugaan pemotongan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, mulai menjadi pantauan wakil rakyat. Mereka berjanji, akan menelusuri adanya bantuan yang diduga tidak utuh. Sebab, jika memang ada unsur pemotongan perlu dilakukan tindak lanjut.

Apalagi, pengurangan hak penerima sangat merugikan keuangan Negara. Sehingga, perlu dilakukan penelusuran kebenaran pemotongan dan jumlah korban di daerah tersebut. Sehingga, akan mencari informasi guna dijadikan data konkrit. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sampang Iqbal Fatoni, Rabu (16/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, penggalian data dilakukan untuk mengetahui sumber pemotongan dari BPUM atau memang ada bantuan lain dengan jumlah nominal yang sudah sesuai diterima oleh masyarakat.  “Kami akan coba cari informasi tambahan. Apakah dana yang dikeluhkan warga itu, benar-benar BPUM atau bukan. Jika BPUM, berarti ada uang yang tidak disampaikan secara utuh kepada masyarakat,” janjinya.

Apabila terbukti, ada pelanggaran dalam penyalurannya perlu ditindaklanjuti ke ranah hukum. Sebab, tindakan pemotongan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah menyalurkan bantuan untuk warga miskin (gakin) terdampak wabah Covid-19.  “BPUM itu, khusus warga yang terdampak Covid-19. Tidak boleh ada pemotongan. Apalagi, dipotong lebih dari separuh,” tegasnya.

Dia menuturkan, dalam penyaluran BPUM semestinya diterima langsung oleh penerima melalui rekening atau tidak bisa diwakilkan. Terkecuali, ada surat kuasa. Sehingga, tidak mungkin dikoordinir atau ada bentuk kerjasama dengan pihak perbankan yang melakukan pencairan uang BPUM. “Makanya, kami akan telusuri lebih dulu. Apakah itu dana BPUM atau bantuan lain. Dengan begitu, akan terungkap modus pemotongannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sampang Wahyu Agustini mengaku, tidak mengetahui adanya pemotongan tersebut. Menurutnya,, setiap penerima mestinya sudah mengetahui nama yang tercatat secara online. Sehingga, tidak mungkin ada yang memanfaatkan.

“Yang bisa dikoordinir itu, saat pengajuan atau pendaftaran. Tapi, ketika pencairan sudah bisa dikroscek oleh masing masing penerima. Perlu diketahui,  realiasai BPUM tahun ini tidak semua hasil pendaftaran tahun 2021, tapi juga ada pendaftar di tahun 2020 kemarin dan baru berhasil sebagai penerima,” responnya. (man/ito)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *