oleh

Konflik PKL SGB, Satpol PP Angkat Tangan

Kabarmadura.id/Bangkalan– Adanya konflik sesama pedagang kaki lima (PKL) yang menempati Stadion Gelora Bangkalan (SGB) belum menemui titik terang. Pertemuan pada Rabu (23/9/2020) yang difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan terus memanas, bahkan sampai saat ini belum ada hasil kesepakatan.

Informasinya, konflik itu ditengarai adanya dugaan tidak transparansinya ketua paguyuban PKL. Dimana setiap harinya ada iuran Rp2 ribu yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Selain itu, para PKL menuding adanya dugaan jual beli lapak dan pungutan liar (pungli).

“Untuk yang masalah iuran dan penempatan tantrib dari Satpol PP di SGB sudah kami jelaskan dan tegaskan. Itu sudah clear,” kata Kepala bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Bangkalan Urip Riyanto.

Menurut Urip, Satpol PP sempat dituding meminta setoran kepada ketua paguyuban PKL di SGB untuk mengamankan dan menertibkan para pedagang. Ditegaskannya jika hal itu tidak benar. Dia menjelaskan, bahwa jika petugas yang ditempatkan di pos yang ada di SGB sudah ada honor resmi dari instansinya.

“Itu sudah kami berikan honor dan kami tidak pernah meminta honor dari pedagang. Dan petugas yang kami tempatkan di sana hanya untuk menertibkan dan mengamankan para pedagang,” tegasnya.

Karena dalam pertemuan itu terus memanas dan belum ada hasil kesepakatan. Untuk itu, Urip segera membubarkan pertemuan tersebut dan meminta jadwal pertemuan ulang untuk kesepakatan apakah pengurus paguyuban diganti atau tidak dengan disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bagian perekonomian serta dinas terkait.

“Ada yang meminta ganti ketua, kami minta pertemuan ulang dengan disaksikan oleh dinas terkait biar segera selesai,” terangnya.

Urip mengatakan, jika dilihat dari pembukuan penggunaan iuran itu tidak jelas dan terkesan dibuat seadanya dan baru. Saat ditanya oleh Urip, bendahara malah tidak memegang uang iuran tersebut atau saling lempar dengan ketua paguyuban PKL di SGB.

“Bendahara malah katanya gak pegang uangnya, ketuanya juga. Kan saling lempar ini,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua Paguyuban PKL di SGB Bangkalan Moh. Fauzi mengakui, penarikan iuran Rp2 ribu setiap 12 jam itu memang ada, akan tetapi peruntukannya jelas dan rincian catatannya pun juga ada sejak dia menjabat.

“Uang itu kita gunakan untuk kebersihan, mulai dari tukang sapu, tukang angkut, beli tempat sampah hingga tukang potong rumput ketika sudah panjang,” jelasnya.

Tudingan yang diarahkan kepadanya mengenai jual beli lapak. Dia membantah hal tersebut. Katanya, dia memastikan itu tidak ada. Untuk penjualan rombong atau barang dan penggantian listrik pribadi itu memang ada. Begitu juga dengan sambung sewa listrik milik pribadi memang ada penarikan setoran sesuai tarif yang sudah disepakati bersama.

“Kalau jaul beli rombong atau sewa listrik, itu kan pribadi. Itu memang ada. Kalau jual beli lapak tidak ada,” tukasnya. (ina/mam)

Komentar

News Feed