oleh

Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Sumenep; Empat Pilar Pengembangan guna Mencapai Kemajuan Daerah

Oleh: Isqomar[1]

Situasi politik di Indonesia kembali hangat ketika pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, momentum pilkada serentak ini tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh masyarakat. Karena melalui proses ini kita memilih pemimpin yang akan menahkodai sebuah daerah. Pentingnya momen ini tergambar jelas dalam sebuah pribahasa: lima detik salah menentukan pilihan, lima tahun akan menyesal.

Pemimpin punya andil strategis menentukan arah dan kemajuan sebuah daerah. Kebijakan-kebijakan yang diambil akan berdampak signifikan bagi banyak orang. Tanggung jawab seorang pemimpin begitu besar karena memikul beribu-ribu, bahkan berjuta-juta suara yang dititipkan rakyat ke pundaknya. Mengingat negara sudah mencukupi segala keperluan dan kebutuhannya, berikutnya merupakan kewajiban seorang pemimpin melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sumenep sendiri merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Harus kembali diingat bahwa, antara kebutuhan masyarakat dengan potensi dan skill pemimpin harus berjalan beriringan. Diantara keduanya harus saling follow. Karena percuma punya pemimpin jika tidak mengerti atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam arti sesuatu prioritas yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan untuk mencapai Sumenep lebih baik.

Penulis membahasakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut dengan empat pilar pengembangan guna mencapai kemajuan daerah, meliputi:

Pedidikan dan SDM yang berkualitas

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 sedikitnya ada 393 anak yang tersebar di hampir semua kecamatan di Sumenep memutuskan berhenti sekolah dan menjadi pekerja. Kondisi demikian banyak terjadi di wilayah kepulauan, masih banyak anak-anak yang putus sekolah  dengan alasan tidak punya biaya, bekerja, kondisi sekolah yang tidak layak, dan jauhnya akses pendidikan dari rumah mereka (ini dalam kasus Perguruan Tinggi).

Sampai tahun 2019 jumlah anak putus sekolah di Sumenep terus meningkat, tercatat di tahun 2019 kabupaten Sumenep menempati urutan kedua terendah di Jawa Timur setelah kabupaten Sampang. Menurut data dari Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Sumenep angka putus sekolah dari SMP ke SMA mencapai 19,5 persen.

Bahkan dalam buku I Masterplan Smart City Kabupaten Sumenep tahun 2019-2028 Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep menganggap Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Sumenep sebagai pelaksana gagal menjalankan program. Hal tersebut terlihat dari kondisi pendidikan di Sumenep yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi, bahkan banyak yang mempertanyakan anggaran diarahkan kemana. Padahal, tidak banyak berubah, fasilitas pendidikan utamanya sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok tetap dalam kondisi tidak layak.

Selian itu, faktor maraknya pernikahan dini juga menjadi pemicu putusnya pendidikan anak. Bahkan, sepanjang Januari sampai April 2018, tercatat tedapat 12 kasus pernikahan dini di Sumenep. Akibatnya, pasangan yang melakukan pernikahan dini memutuskan untuk berhenti sekolah dengan alasan karena sibuk mengurusi rumah tangga.

Padahal, pendidikan merupakan investasi sangat penting dan tak ternilai untuk masa depan karena berkaitan langsung dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumenep. Karena menyiapkan pendidikan berkulitas berarti mengupayakan adanya manusia-manusia unggul di masa depan. Sampai saat ini masalah SDM di Sumenep adalah kendala yang kunjung usai ketika dihubungkan dengan pembungan infrastruktur keras dan lunak. SDM yang berkualitas adalah pondasi utama dalam pembangunan.

Karenanya, antara pendidikan dan SDM tidak bisa dipisahkan. Selama infrastruktur pendidikan belum baik, selama itupula kualitas SDM di sumenep tetap buruk. Maka jika ingin membangun SDM yang bekualitas, memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kota Budaya dan Pariwisata

Sumenep sangat kaya akan budaya dan pariwisata, karenanya sumenep mendapat julukan ‘kota keris, kota batik, kota ukir, bahkan terakhir menyandang tagline; ‘Sumenep The Soul Of Madura’ yang berarti “Sumenep jiwa Madura”. Kesemuanya menggambarkan kondisi Sumenep sebagai kota budaya dan pariwisata yang merepresentasikan Madura.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) kabupaten Sumenep di tahun 2017, jumlah pulau di kabupaten Sumenep berjumlah  126 pulau dengan 48 pulau berpenghuni, sedangkan sisanya yang 78 tidak berpenghuni. Maka wajar jika potensi alam yang dimiliki Sumenep dan dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata adalah pantai.

Begitu juga keberadaan kebudayaan di Sumenep yang dalam beberapa tahun belakangan ini jarang di openi dengan sesrius oleh stakeholder terkait. Sehingga dalam beberapa kasus kondisi beberapa kebudayaan yang ada di Sumenep berada diantara hidup dan mati.

Ambil contoh, kebudayaan macapat yang keberadaannya di Sumenep hampir punah. Macapat sendiri merupakan sebuah puisi tradisional yang biasanya ditembangkan. Dalam beberapa tahun belakangan tidak ada anak muda yang tertarik belajar macapat dan banyaknya pegiat macapat yang meninggal dunia berdampak terhadap keberadaannya yang mengkhawatirkan. Bahkan, terdapat kesulitan untuk sekedar menggelar asrisan  (perkumpulan) untuk sekedar mempertahankan macapat tersebut.

Dalam kasus lain misalnya, bahasa Madura yang saat ini terjadi pengeroposan bahasa disebabkan oleh faktor dalam dan luar Madura. Masifnya penggunaan bahasa gaul yang cukup digandrungi oleh anak muda disatu sisi memperkaya bahasa, disisi lain merupakan sebuah ancaman. Keengganan menggunakan bahasa Madura sebagai alat komunikasi di dalam lebih-lebih ketika berada di luar Madura akibat dari faktor lemahnya pengajaran bahasa Madura di berbagai instansi pendidikan.

Indikasi tersebut harus segera ditindak serius agar tidak semakin memperparah keadaan karena dibiarkan berlarut-larut. Harusnya dengan potensi yang ada, Sumenep bisa setara dengan Bali dan Banyuwangi yang serapan pendapatan daerahnya banyak didapat dari sektor kebudayaan dan pariwisata. Bahkan dalam tiga tahun terakhir karena terjadi peningkatan pariwisata yang signifikan membuat pendapatan Banyuwangi melonjak, sehingga meningkatkan perekonomian setempat, dari salah satu PDB per kapita terendah di Jawa Timur, menjadi tiga teratas hanya dalam lima tahun.

Kisah keberhasilan Banyuwangi semestinya diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya oleh Sumenep. Keberadaan wisata dan kebudayaan harus memberikan impact nyata terhadap masyarakat luas. Perbaikan kualitas manusia, infrastruktur keras dan lunak untuk menyongsong perubahan tersebut harus digalakkan lebih intensif lagi. Karena koponen-komponen tersebut amat menentukan sebagai mediator mencapai perubahan.

Sebenarnya, jika di detailkan masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat Sumenep. Namun, empat pilar pengembangan seperti; pendidikan, SDM berkulitas, pengelolaan yang baik terhadap kebudayaan dan pariwisata merupakan kebutuhan prioritas masyarakat Sumenep untuk mencapai kemajuan daerah. Di momen pilkada ini, selayaknya kebutuhan prioritas dijadikan pertimbangan oleh masyarakat Sumenep dalam memilih pemimpin. Jangan sampai kenyataan dalam pemilu, peran rakyat hanya formalitas belaka. Karena semua paslon yang tertera dalam surat suara bukan kehendak rakyat. Tetapi merupakan ‘skenario tersembunyi’ dari yang ditentukan oleh ‘maha’ dibelakang layar, dan itu bukan tuhan.

[1] Mahasiswa UINSA Surabaya, berasal dari Slopeng Dasuk Sumenep

Komentar

News Feed