oleh

Konsumen Listrik Sumbang Pajak Terbesar di Madura

KABARMADURA.ID  – Hasil pajak daerah menjadi salah satu item perolehan pendapatan asli daerah (PAD).  Setiap pemerintah daerah memiliki berbagai sektor pajak daerah. Setidaknya, terdapat 11 objek pajak yang bisa dipungut  pemerintah daerah kabupaten.

Obyek tersebut, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pasir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menariknya, dari 11 obyek pajak tersebut,  sumbangan terbesar  pajak daerah adalah pajak penerangan jalan (PPJ). PPJ merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayar oleh orang atau badan yang menyediakan atau menggunakan tenaga listrik tersebut.

Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual tenaga listrik, dan besaran tarif ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Setelah mendapatkan besaran pajaknya disetorkan ke pemerintah daerah setiap bulannya.

Pemkab Pamekasan misalnya, dengan target  penerimaan dari hasil pajak daerah sebesar Rp34,43 miliar, hampir 50 persen penerimaan pajak daerah dari PPJ yang mencapai Rp17 miliar.

Demikian halnya dengan Sumenep, dari target penerimaan hasil pajak daerah sebesar Rp28 miliar, lebih separuhnya disumbangkan dari PPJ sebesar Rp17,82 miliar. Hal yang sama dengan Sampang, dari target hasil pajak daerah sebesar Rp26,02 miliar  obyek pajak PPJ mencapai Rp12,5 miliar.

“Koordinasi dengan PLN dan pelayanan kelistrikan terhadap warga adalah kewajiban yang harus

dioptimalkan. Kami harus akui bahwa penerimaan pajak daerah sebagian besar masih menggantungkan dari pajak penerangan jalan. Pemkab harus memastikan bahwa pelayanan kelistrikan harus optimal,” ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Muhri Zein.

Selain penerimaan dari PPJ, sektor pajak terbesar kedua sebagai penyumbang hasil pajak daerah adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Yakni, pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.  Perolehan BPHTB karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.  Lebih tepatnya, BPHTB tersebut sebagian besar diperoleh karena aktivitas jual beli tanah dan bangunan.  (timKM)

 

 

Komentar

News Feed