Kopri PMII Sampang Tuntut Kejaksaan Berlakuan Hukuman Kebiri bagi Pedofil

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ FATHOR RAHMAN) MELEMPEM: Tuntutan memberlakukan hukum kebiri oleh Kopri PMII Sampang ditolak Kejari Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Maraknya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuat aktivis perempuan di Sampang turun jalan. Korps Putri (Kopri) PC PMII Sampang menuntut pemberlakuan hukum kebiri kepada pelaku pedofil itu.

Puluhan aktivis itu melakukan long march menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, menuntut penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur.

Bacaan Lainnya

Massa menuntut Kejari Sampang harus menindaklanjuti proses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab selama ini, penegak hukum masih terkesan melindungi terhadap pelaku pedofil.

Selain itu, juga diberlakukan hukum kebiri sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual. Sehingga, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bisa diberantas.

Puluhan kader PMII tersebut mendesak ditemui langsung oleh Kepala Kejari Sampang, Maskur. Namun setelah orasi selama tiga jam, tidak kunjung ditemui secara langsung. Sehingga massa berusaha masuk ke halaman kantor tersebut. Akhirnya, Kajari Sampang Maskur keluar dari ruangannya.

“Selama ini kejaksaan tidak serius menindak tegas kasus asusila. Terutama pelecehan yang dialami anak di bawah umur. Buktinya, kami meminta klarifikasi selama tiga jam, mereka tidak mau menemui kami,” ucap Ketua Kopri PMII Sampang, Raudlatul Jannah.

Dia mengatakan, kedatangannya karena prihatin terhadap maraknya kasus asusila. Terutama kasus pedofil yang banyak terjadi di tahun 2020. Pihaknya berharap Kejari sudah memberlakukan PP 70/2020 yang mengatur tentang hukuman kebiri.

“Sayangnya, kami kecewa dengan respon kejaksaan. Mereka cengengesan menemui kami dengan alasan tidak bisa memberlakukan aturan baru. Alasan mereka karena ada aturan di internal kejaksaan. Tapi kami minta aturan internal itu dijelaskan, di antara mereka tidak ada yang bisa menjelaskan,” ucapnya.

Sedangkan Korlap aksi, Miatul Khoir mengatakan, di Kabupaten Bojonegoro, kejari setempat sudah memberlakukan hukum kebiri. Sehingga menjadi efek jera terhadap pedofil. Sehingga, pihaknya berharap penegak hukum di Sampang juga sudah memberlakukan aturan itu.

“Jauh sebelum kami datang ke sini. Di Bojonegoro sudah memberlakukan hukum kebiri. Tapi kejari menolak itu, ini bukti bahwa mereka tidak pro rakyat, khususnya para korban kekerasan seksual,’” katanya.

Di tempat yang sama, Kajari Sampang, Maskur menolak pemberlakuan PP 70/2020. Alasannya, karena pihaknya memiliki aturan internal. Sehingga, permintaan aktivis dinilai tidak akan dilakukan.

“Kami bukan tidak mendukung. Tapi kami punya aturan internal yang harus kita patuhi,” katanya singkat.

Setelah ada pernyataan itu, puluhan kader PMII tersebut memilih membubarkan diri. Namun mereka membawa pulang rasa kecewa dan menilai kejaksaan tidak berpihak pada korban kekerasan seksual. Mereka mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah massa lebih banyak. (man/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *