oleh

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Ngadu ke DPRD Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa NA (inisial) terus menjadi bola panas. Kini NA mendatangi Kantor Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bangkalan. Kedatangannya mengadukan soal proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan yang dinilai tidak adil. Kedatanganya ke kantor dewan didampingi oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB). Selasa, (16/3/2021).

Koordinator audiensi HMPB Ahmad Mudaffir menyampaikan, kedatangannya ke kantor dewan  untuk menceritakan proses persidangan yang dirasa timpang dan tidak adil untuk pihak korban. Sebab, meskipun saksi dan bukti sudah lengkap, terdakwa S belum juga dilakukan penahanan.

”Kami tadi sudah sampaikan semua, kami merasa ada permainan di balik persidangan ini, dan itu sudah terjadi kemarin,” jelasnya.

Pihaknya meminta Komisi A dan Komisi D untuk memberikan pengawalan dan  pencegahan agar tidak lagi terjadi kasus serupa. Setidaknya sudah ada hal hal yang diupayakan, seperti menyediakan lembaga hukum untuk setiap organisasi pemerintah daerah (OPD).

”Kami meminta agar ada penyedian lembaga hukum, bagi dinas yang membutuhkan, salah satunya seperti DKBPPA (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),” katanya.

Sedangkan NA mengungkapkan, dirinya mendapat berbagai tekanan dan intervensi dari orang-orang dekat terdakwa S. Bahkan tidak hanya dirinya, saksi yang didatangkan oleh NA juga mendapatkan intervensi. Sehingga membuat para saksi merasa takut.

”Saksi saya juga kena dampak intervensinya, ini kan sudah di luar batas,” tegasnya.

NA menegaskan, juga pernah diminta untuk mencabut laporannya dengan di iming-imingi sejumlah uang. Bahkan, dirinya juga diremehkan dengan kata-kata hanya rakyat kecil, tidak mungkin bisa menghukum atau melawan terdakwa yang memiliki banyak jaringan dan merupakan golongan orang punya.

”Saya tidak akan menyerah, saya akan cari keadilan kemana pun, makanya saya sekarang ada disini di depan para perwakilan rakyat,” paparnya.

Salah satu Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Ambarwati menyampaikan, dirinya siap mengawal dan mendorong para pimpinan komisi untuk mengingatkan penegak hukum agar tidak pandang bulu dalam memproses kasus.

”Saya sebagai perempuan pasti akan mendorong kasus ini agar segera bisa ditindaklanjuti, agar kedepan tidak terulang hal serupa,” ulasnya.

Sedangkan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan menambahkan, akan mengkaji bersama Komisi A untuk mengkoordinasikan dan akan menyampaikan segala hal yang disampaikan korban dan para audiensi.

”Kami akan melakukan penekanan pada kasus pelecehan seksual, dengan cara mengkoordinasikannya dengan aparat,” ulasnya

Proses persidangan tetap dilanjutkan, sebagaimana mestinya. Tetapi untuk proses pendampingan secepatnya dirinya bersama dengan Komisi A untuk merapatkan barisan. Sehingga nanti bisa menentukan langkah ke depan dalam mengawal kasus tersebut. ”Secepatnya kami akan rapatkan, mengenai langkah pencegahan dan dorongan pada kasus-kasus pelecehan seksual ini,” tandasnya. (km59/mam)

Komentar

News Feed