Korupsi Pendidikan

  • Whatsapp

Oleh: Mohammad Suhaidi, M.Th.I*)

Kasus ATM dibobol maling, kasus korupsi bansos yang terjadi di tengah pandemi Covid-19, atau korupsi-korupsi lain yang semakin hari semakin akrab dengan lingkungan kita, pada dasarnya tidak terlalu menarik, karena perilaku korup masih menjadi tradisi yang sulit untuk diberantas, apalagi korupsi di tempat-tempat yang dikenal basah dengan keuangan. Yang sangat menarik adalah apabila perilaku “koruptif” – sebagaimana kerap kali diberitakan di media massa – ini diindikasikan terjadi di lingkungan pendidikan kita yang sangat luhur dan dianggap sebagai agen penjaga moralitas. Ada praktik “memalingi” di dalam lumbung moralitas (pendidikan), itu baru kejutan yang luar biasa. Perilaku koruptif di dunia pendidikan, itu menjadi kejutan yang luar biasa. Alasannya tentu sederhana: karena pendidikan itu sejatinya adalah pusat pembentukan karakter yang idea, termasuk karakter antikorupsi.

Perilaku koruptif di di dalam dunia pendidikan, tentu saja berbeda dengan modus perampokan sistematis ala kasus pembobolan ATM sejumlah bank atau modus-modus korupsi atas uang rakyat oleh pejabat yang mewakili rakyat. Praktik korupsi dalam pendidikan, seperti yang sering kali kita baca di media cetak, antara lain bisa dan biasa dilakukan dengan cara (terindikasi) menyunat bantuan untuk pendidikan dengan alasan yang bermacam-macam: ada yang beralasan untuk biaya administrasi, ganti lelah atau untuk “sedekah yang dipaksakan” guna membangun gedung tertentu, pungutan liar para oknum pendidikan, atau bahkan mark up dalam kasus jumlah siswa guna mendapatkan dana BOS yang besar dan bisa saja ada jual beli jabatan untuk menjadi seorang pendidik (?)

Semua itu, merupakan bagian besar dari praktik korupsi yang – diakui ataupun tidak, sudah mulai tumbuh besar di dalam tubuh pendidikan. Kalau semua itu benar adanya, kesimpulan akhirnya jelas: pendidikan kita telah berada di ujung tanduk kehancuran, karena sistem dan proses yang dilakukan tidak bersih dari praktik-praktik “korupsi mengorupsi”, akibatnya pendidikan tidak akan mampu memberikan garansi: sebagai penjaga moralitas bangsa.

Gejala praktik korupsi semacam itu, memberikan gambaran tentang hancurnya tatanan moralitas dalam internal pendidikan kita,  yang pada gilirannya melahirkan kritik pedas bahwa posisi pendidikan tidak lagi dijadikan sebagai sumber moralitas, tetapi sebaliknya: pendidikan dijadikan sebagai industri baru oleh oknum-oknum maling untuk mengambil keuntungan pribadi yang bisa misleading (menyesatkan) arah ideal pendidikan, sehingga membuat hasil pendidikan menjadi – dalam istilah ilmu hadist disebut – kurang tsiqah, dho’if dan  maudhu’.

Menyunat bantuan pendidikan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya di dalam lingkungan pendidikan atau jual beli jabatan sebagai pendidik (sekiranya hal itu memang benar-benar ada), sekalipun dengan nominal yang relatif sangat kecil (apalagi sangat besar), serta dilakukan dengan cara memanfaatkan posisi yang dimiliki, tetap terkatagorikan sebagai perilaku yang berlawanan dengan nilai-nilai genuine pendidikan; sebagai agen moralitas.

*****

Perilaku korup atau kebiasaan “sunat menyunat” bantuan dan praktik-praktik yang dekat kebiasaan kalangan maling di sekitar (pendidikan) kita, membuktikan tentang keampuhan uang. Nafsu yang tinggi terhadap uang, tak mengenal batas dan tempat, termasuk uang di lingkungan pendidikan. Bahkan, kebijakan-kebijakan yang ada di dalam lingkungan pendidikan tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan sebagai peluang basah bagi para oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan haram yang ad’afan mudha’afah.

Kecenderungan untuk mengamalkan praktik haram korupsi, pada dasarnya muncul akibat dorongan pragmatis yang telah merusak kesucian seseorang. Pada saat uang dan jabatan telah menjadi kiblat, segala cara dan modus bisa dilakukan untuk mencapainya. Uang dan jabatan kerap kali membuat mata menjadi silau dan lepas kendali. Maklum, uang sudah menjadi Tuhan kedua, setelah Tuhan yang sebenarnya. Demi uang, banyak orang rela menghancurkan reputasi, jabatan dan status sosial mereka. Ketika uang telah menjadi Tuhan, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi kegiatan ritual–dengan status fardlu a’in.

Seseorang yang lama mengabdi dalam dunia pendidikan, atau seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sekali pun, sering kali rela mengabdi pada uang, bahkan hancur lebur demi uang. Syahwat yang tinggi untuk menjadi makhluk ber-uang, bisa membuat seseorang lupa daratan. Untuk kepentingan pendidikan pun, sering kali masih tega untuk dimalingi.

Itulah tipe pribadi, meminjam istilah Qur’an disebut dengan fi qulubihim maradun fa zadahumullahu maradlan. Hati mereka telah terkena penyakit hubb al-fulus yang berlebihan, sehingga sulit untuk disembuhkan, malah semakin parah, ketika keimanan kepada uang telah mencapai puncak keyakinan “tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali dengan uang”.

Pendidikan yang sejatinya harus menjadi lembaga yang sangat ideal untuk mengikis mental korup, malah terbalik menjadi bagian penting untuk dikorup secara perlahan, sehingga semakin menguatkan tentang stigma jelek pendidikan sebagai yang benar-benar candu. Candu karena pendidikan telah gagal menjadi basis penggemblengan dan pembebasan moralitas pihak-pihak yang bersinggungan dengan pendidikan secara langsung dari belenggu hawa nafsu keber-uang-annya.

Apabila kabar burung yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang kebiasaan menyunat, minta upeti, atau bahkan kegiatan-kegiatan salah kaprah yang dekat dengan korupsi, memang benar adanya dan terjadi di lingkungan pendidikan, menurut penulis, itulah musibah terbesar yang akan semakin membenarkan asumsi bahwa korupsi memang benar-benar hebat, karena lingkungan pendidikan yang selama ini diyakini memiliki nilai-nilai moralitas sebagai antivirus termahal dan terkuat, bisa dihancurkan oleh virus-virus korupsi. Wallahu a’lam.

*)Penyuluh Anti Korupsi Tersertifikasi LSP KPK & Dosen STKIP PGRI Sumenep

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *