oleh

KPK Ajak Masyarakat Lawan Korupsi dan Politik Uang

Kabarmadura.id/Sumenep– Korupsi dan money politic merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan demokrasi. Money politik misalnya, belakangan selalu hadir dalam perhelatan demokrasi di Sumenep. Sayangnya, politik uang ini tidak hanya dimonopoli oleh elite, tetapi juga disuburkan oleh perilaku sebagian masyarakat.  Misalnya, di masyarakat berkembang narasi jika tidak ada uang maka tidak akan pernah memilih calon dan ditingkatan elite juga berkembang narasi, jika tidak ada uang maka jangan mencalonkan diri.

Hal itu disampaikan Ahmad Saheri,Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep Ahmad Saheri dalam Acara Halaqah Kebangsaan di Pendopo Agung, Keraton Sumenep, Jum ‘at (14/02/20). Menurutnya, persekongkolan antara rakyat dan elite inilah yang menjadikan praktek politik uang semakin subur dalam setiap ajang pesta demokrasi di Sumenep.

“Jikalau dua kutub bersentuahan dan terlibat di dalam proses demokrasi maka pada akhirnya demokrasi dan kedaulatan menjadi habis di tengah tengah kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.

Untuk itulah, pihaknya mendatangkan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Sumenep, sebagai langkah awal untuk meminimalisir terjadinya praktek korupsi di Sumenep. Dirinya berharap, dengan hadirnya pemangku kepentingan di semua level di Kabupaten Sumenep, misalnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah, pelaksana teknis, dan lain sebagainya dapat menyadarkan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan money politic dapat dilawan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

 

Coordinator Program Prevention KPK Mohammad Rofie Hariyanto sangat mendukung atas terselenggaranya acara Lakpesdam Sumenep tersebut. Sebab, momentum itu dapat menjadi ajang pembelajaran bahwa korupsi dan politik uang harus benar-benar dilawan.

“Kami saat ini hadir di tengah masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat Sumenep,” paparnya.

Dia menjelaskan, dari tahun 2001 sebanyak 3.019 koruptor di Indonesia telah berhasil ditangkap dan dana hasil korupsi mencapai Rp200 triliun. Maka hal tersebut menjadi hal yang sangat miris. Sebab, akan menjadikan rakyat semakain miskin tidak dapat kesejahteraan.

“APBD Sumenep hanya Rp2,4 triliun sedangakan hasil korupsi di Indonesia mencapai Rp200 triliun. Dengan begitu lebih besar hasil korupsi dari pada anggaran yang disediakan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

Jika demikian, dana yang besumber dari pajak rakyat maka akan terbuang dengan sia-sia, tanpa merasakan pembangunan yang berbobot utamnya di Kabupaten Sumenep. Harapanya, mulai saat ini masyarakat harus intens melawan koruptor agar para koruptor tidak ada lagi kesempatan untuk mencuri uang negara.

Di Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang diperbaharui dangan UU Nomor 19 Tahun 2019 di pasal 1 ayat 4 dikatakan, pemberantasan korupsi merupakan upaya pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Maka tidak salah jika masyarakat ikut mengawal pemberantasan korupsi.

“Masyarakat hari ini harus benar benar berperan dalam pemberantasan korupsi,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyampaikan, pemberantasan korupsi harus benar-benar ditegakkan. Sebab, hal tersebut menjadi momok bagi masyarakat saat ini. Caranya, seluruh lembaga pendidikan formal maupun nonformal, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk mencegah sekaligus menghindari politik uang di setiap pemilu.

“Kami berharap, masyarakat kedepan harus lebih aktif lagi dalam hal pemberatasan korupsi,” paparnya. (imd/pai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed