KPK Geledah Sejumlah Kantor di Bangkalan, Diyakini Tidak Sita Satu pun Berkas

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Rombongan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembeli menggeledah beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangkalan.

Uniknya, di setiap penggeledahan, beberapa kepala OPD selalu tidak sedang di kantornya. Belum jelas alasannya. Bahkan, saat berada di kantor, mereka cenderung menghindar saat dimintai keterangan.

OPD yang digeledah tersebut di antaranya kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Bangkalan.

Penggeledahan pertama, dimulai pukul 09.00. Dua kantor OPD digeledah secara bersamaan, yakni DPMD dan Disperinaker. Masing-masing digeledah tiga rombongan penyidik KPK. Saat penggeledahan dijaga ketat empat personel sabhara polisi bersenjata laras panjang dan dua personel intelkam Polres Bangkalan.

Tidak hanya ruangan kantor yang menjadi sasaran, mobil pribadi Kepala DPMD Bangkalan Hosin Jamili yang diparkir di halaman kantor juga menjadi sasaran penggeledahan.

Usai digeledah, sekitar pukul 10.30, Hosin Jamili enggan dimintai keterangan. Dia lantas masuk ke dalam kantornya saat dicoba diwawancara.

“Tidak usah ya,” jawabnya singkat sembari menutup pintu, Rabu (26/10/2022).

Sedangkan di Disperinaker, penggeledahan berahir sekitar pukul 11.10. Tidak jauh beda dengan kepala DPMD, Kepala Disperinaker Salman Hidayat justru keluar dari pintu belakang saat hendak diwawancarai.

“Bapak sudah keluar mas,” ujar salah seorang satpam di kantor DPMD Bangkalan.

Tidak berhenti di situ, kedua tim rombongan penyidik KPK berpindah lokasi. Kali ini, giliran kantor Bapenda dan DKP Bangkalan yang menjadi sasaran penggeledahan. Di Bapenda, penggeledahan dimulai sejak pukul 10.50 hingga 12.10. Sama halnya dengan dua pemeriksaan sebelumnya, Kepala Bapenda Bangkalan Ismed Efendi tidak bisa dimintai keterangan.

“Semua ruangan digeledah, kami tidak tahu berkas apa yang dicari. Bapak sekarang tidak di kantor. Kami tidak tahu apa saja yang dibawa karena hanya menunggu dari luar,” ujar satpam kantor yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan dalam koran.

Penggeledahan di DKP berlangsung mulai 12.10 hingga 13.20. Saat digeledah Kepala DKP Bangkalan Ahmad Mustakim tidak di lokasi. Hanya tampak Sekretaris DKP Bangkalan Hoirul Rohman. Kemudian Rohman menjelaskan bahwa ada sekitar enam penyidik yang menggeledah seluruh ruangan di instansinya.

“Dua ruangan digeledah, kami tidak tahu penggeledahannya untuk mencari berkas apa. Yang jelas berdasarkan suratnya, penyidik melaksanakan tugas sesuai wewenangnya,” jelasnya.

Pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam itu, dikatakan Rohman, bahwa tidak ada berkas apa pun yang dibawa. Koper yang dibawa penyidik merupakan alat penggeledahan, bukan barang bukti (BB) yang disita.

“Tidak ada berkas yang dibawa, tidak ada barang bukti yang dicari yang ditemukan. Kemungkinan begitu, karena atas pantauan kami, tidak ada berkas apa pun yang dibawa,” pungkasnya.

Sebelumnya di hari pertama penggeledahan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bangkalan terdiri dari tiga ruangan, yakni ruangan bupati, wakil bupati (wabup) dan sekertaris daerah (sekda).

Rumah dinas (rumdin) bupati dan rumah pribadinya di Kelurahan Demangan juga digeledah. Selain itu, ruangan kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Bangkalan dan rumah pribadinya di Kelurahan Pangeran juga menjadi sasaran penggeledahan.

Sedangkan di hari kedua, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan beserta rumah pribadi ketua DPRD Bangkalan di Desa Langkap Burneh. Selain itu, salah satu rumah anggota DPRD Bangkalan, Saudah binti Fuad, perumahan Khayangan Residence juga jadi sasaran penggeledahan.

Kemudian tim penyidi KPK juga menggeledah dua kantor OPD, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan.

Menurut pengakuan Kepala BKPSDA Bangkalan Agus Eka Leandy, tim penyidik KPK menggeledah semua ruangan di kantornya. Menurutnya, penggeledahan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus gratifikasi assesmen pimpinan sejumlah OPD beberapa waktu yang lalu. Sebab, berkas yang diperiksa terkait dokumen yang bersinggungan dengan pelaksanaan assesmen.

“Kalau dari suratnya, penggeledahan, semua ruangan di sini digeledah,” ujarnya usai penggeledahan.

Dugaan gratifikasi assesmen yang dimaksud, yakni pejabat yang dilantik bupati Bangkalan pada 23 Februari 2022 lalu.

Pejabat itu di antaranya Wildan Yulianto yang dilantik menjadi kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ahmad Mustaqim sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Hosin Jamili sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Rizal Morris dilantik menjadi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan. Kemudian Salman Hidayat yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) dan Agus Eka Leandy dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA).

AKTIVITAS PENGGELEDAHAN PENYIDIK KPK