KPK Monitoring 8 Area Basah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) MONEV: Kegiatan rutin KPK mengunjungi seluruh daerah untuk diberikan pemahaman tentang korupsi.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat monitoring dan evaluasi. Di Sumenep, kegiatan tahunan itu menyasar 8 area rawan korupsi, sehingga diperlukan penguatan sistem di area tersebut.

Satgas Koordinasi Supervisi Daerah 3 KPK RI Udin Juharudin (UJ) menyampaikan, di Sumenep, 8 area yang dimaksud diantaranya perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan barang dan jasa.

Selanjutnya, area dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) atau perizinan, pengelolaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen pengelolaan aset daerah dan kelola dana desa.

“Monev ini bertujuan perbaikan tata kelola pemerintah daerah dalam rangka penguatan sistem pencegahan korupsi, 8 area rawan terjadinya korupsi itu dicoba diperkuat sistemnya dan dimonitor terus,” kata pria yang akrab dipanggil JK itu, Kamis (29/4/2021).

Yang menjadi prioritas monitor adalah pengelolaan aset daerah, pihaknya tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti kasus tanah milik pemerintah kabupaten (pemkab).

“Misalnya jika tidak diseriusi legalitasnya, khawatir nanti ada sekolah disegel karena tanahnya sengketa dengan masyarakat atau yang lain, kami tidak menginginkan itu terjadi,” imbuh dia.

Apalagi, berdasarkan hasil penilaian KPK tahun 2020, kabupaten berjuluk Kota Keris ini masih mengantongi nilai 72 persen. Dengan adanya monev yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha itu, tahun ini nilainya diharapkan naik.

“Penilaiannya kan biasanya dari 0-100 persen, kami berharap tahun ini Sumenep naik 20 persen lagi, tentunya dengan beberapa sistem yang harus dikuatkan terutama di area itu,” ujar Udin. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *