oleh

KPK Sosialisasikan Cara Pencegahan Korupsi di Pemkab Sumenep

KABARMADURA.ID, Sumenep – Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Sumenep untuk memberi sosialiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin (28/9/2020). Dalam kesempatan itu, Pimpinan KPK Nurul Ghufron yang langsung memberikan materi sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya di pembukaan acara, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan KPK yang dapat memberi sosialisasi di Pemkab Sumenep.

“Terima kasih bapak Nurul Ghufron yang akan mengisi tentang korupsi. Semoga yang hadir nantinya untuk membuat sadar masyarakat Sumenep bahwa korupsi merugikan negara,” katanya, Senin (28/9/2020).

Hal tersebut juga disampaikan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang hadir, agar nantinya memberikan pemahaman kepada seluruh ASN di jajarannya terkait pencegahan tindakan korupsi.

“Semua organiasi perangkat daerah (OPD) di Sumenep harus mengetahui,” ujar dia.

Di akhir masa jabatannya itu, dia juga berpesan agar OPD harus menaati peraturan untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Intinya, wajib tahu apalagi menjelang momentum pilkada mendatang ini,” ujarnya.

Untuk mempertegas langkah dan tindakan pencegahan antikorupsi, Busyro mengatakan  telah membuat regulasi berupa peraturan kepala daerah, di antaranya Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/62/kep/435.012/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

Kemudian, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan (whistle blowing system) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Aturan tersebut harus diikuti agar sumua ASN dan masyarakat di Sumenep bebas dari penipuan dan korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, ada 3 hal dalam pemberantasan korupsi, yakni penindakan agar masyarakat jera, pencegahan dalam sistem dan melakukan sosialiasi agar tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami melakukan sosialisasi dalam rangka pendekatan untuk pemberantasan korupsi tidak hanya di Sumenep, tapi juga di daerah laimnya,” tukasnya.

Dia berharap, sosialisasi yang dilakukan KPK RI bernilai positif terhadap kesadaran penyelenggara negara dan masyarakat agar bersama-sama mencegah tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian bagi negara.

“Terjadinya korupsi biasanya kolaborasi antara penyelenggara negara dan masyarakat yang saling membutuhkan atau berkepentingan,” pungkasnya. (imd/waw)

 

Komentar

News Feed