oleh

KPKNL Pamekasan, Ringankan Masyarakat Melalui Relaksasi Pemanfaatan BMN

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan memberikan relaksasi terhadap pemanfaatan barang milik negara (BMN), berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sebab, wabah Covid-19 sudah merubah tatanan hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal ini diungkapkan, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Pamekasan, Khusnul Arifin, Minggu (15/11/2020).

Menurutnya, dalam acara sosialisasi PMK Nomor 115/PMK.06/2020 (Kamis, 12/11/2020), sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, pasal 1 ayat 10 disebutkan, bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/daerah.

Utamanya yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan/atau optimalisasi BMN/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelolaan BMD/daerah diserahkan kepada pengelola BMN/daerah.

Dalam hal ini, untuk pengelolaan BMD diserahkan kepada sekretaris daerah masing-masing provinsi/kabupaten/kota, sedangkan pengelolaan BMN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang didelegasikan ke unit-unit vertikal di daerah.

“KPKNL Pamekasan sebagai salah satu unit vertikal DJKN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, siap mendukung dan membantu para stakeholder dalam pengelolaan BMN, termasuk pemanfaatan BMN. Agar pemanfaatan BMN berjalan efektif sekaligus membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dijelaskannya, diterbitkannya PMK Nomor 115/PMK.06/2020 dalam rangka simplifikasi peraturan dan mengoptimalkan penggunaan BMN, membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk menggerakkan perekonomian, serta ikut berkontribusi dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“KPKNL Pamekasan sebagai penerima delegasi dari Menkeu selaku pengelola BMN memiliki wewenang, diantaranya, memberikan persetujuan atas permohonan sewa BMN atau perpanjangan jangka waktu sewa BMN, menetapkan besaran sewa, dan menetapkan formulasi tarif sewa dan daftar tarif pokok sewa,” jelasnya.

Secara teknis, ada beberapa bentuk relaksasi kebijakan dalam PMK Nomor 115/PMK.06/2020, diantaranya, dalam kondisi tertentu, yaitu karena penugasan pemerintah, bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam seperti pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga, diberikan relaksasi faktor penyesuain sewa sebesar 1% hingga 50% .

Selain itu, dalam hal pembayaran uang sewa BMN, diberikan relaksasi berupa kebijakan pembayaran sewa secara bertahap, dengan mempertimbangkan periodesitas sewa dan bidang usaha penyediaan infrastruktur. Dimana dalam PMK sebelumnya, pembayaran sewa dilakukan secara tunai sebelum perjanjian ditandatangani.

Ditambahkannya, pemberian relaksasi sebagai wujud dukungan kepada koperasi serta pelaku usaha perorangan berskala UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, akibat penutupan kantor pemerintah dan penerapan Work From Home (WFH). Relaksasi yang diberikan berupa penyesuaian besaran tarif hingga 75%, atau perpanjangan jangka waktu sewa.

Sedangkan, bagi mitra kerjasama pemanfaatan (KSP) yang telah berjalan selama ini, akibat adanya epidemi Covid-19, sehingga menyebabkan faktor ketidakpastian ekonomi menjadi tinggi serta melambatnya aktivitas bisnis. Kontribusi tetap yang telah disepakati, dapat diberikan penyesuaian hingga 50%, sejak ditetapkannya status bencana oleh pemerintah hingga paling lama 2 tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.

“Demikian pula dukungan kepada pemerintah daerah yang memerlukan BMN dalam bentuk fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) dan alat kesehatan, yang saat ini diperlukan segera untuk digunakan dalam menanggulangi wabah Covid-19, relaksasinya berupa penyederhanaan mekanisme dan prosedur pinjam pakai BMN, yaitu dengan pelaksanaan serah terima objek dapat dilaksanakan mendahului persetujuan dari Pengelola Barang,” pungkasnya. (rul/ito)

 

Komentar

News Feed