oleh

KPKNL Selenggarakan Sosialisasi Laporan Wasdal BMN

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) pada Rabu (6/5) di Aula Hotel Front Pamekasan.

Sosialisasi yang bertujuan untuk memperbaiki teknis laporan pengawasan dan pengendalian BMN itu diselenggarakan kepada seluruh instansi vertikal di Madura, yang berasal dari satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Pamekasan.

Kepala KPKNL Pamekasan Harmaji yang membuka kegiatan sosialisasi terhadap 167 perwakilan Satker di Madura mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pengelola barang dengan pengguna barang agar selalu menyempurnakan proses tertib administrasi, fisik dan hukum sehingga aset BMN terjaga dan pengelolaannya lebih baik dan optimal.

“Ini juga dalam rangka monitoring laporan barang dari seluruh satker selaku kuasa pengguna BMN yang selama ini dilakukan melalui aplikasi SIMAN,” katanya Rabu (6/3).

Lebih lanjut Harmaji mengatakan, dengan kegiatan sosialisasi tersebut, nantinya satker di wilayah KPKNL Pamekasan, bisa mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib dan baik dengan indikator bahwa BMN digunakan sesuai tugas dan fungsi, tidak terdapat BMN yang idle (tidak digunakan/dimanfaatkan), serta adanya laporan keuangan yang transparan dilengkapi dengan bukti.

Pasalnya diakui Harmaji, dalam revaluasi yang dilakukan selama kurun waktu dua tahun terakhir, hasilnya seluruh laporan dari satker masih belum bisa diterima oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), sehingga dalam kesempatan ini, hal-hal teknis yang menjadi catatan BPK akan disampaikan pada seluh satker di wilayah kerja KPKNL Pamekasan.

“Intinya pengawasan dan pengendalian BMN, meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penertiban, harus dilaporkan dengan baik,” tuturnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur Etto Sunaryanto mengatakan, dasar hukum yang terkait dari kegiatan wasdal BMN,  yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 244 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wasdal BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.6/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian dan Lembaga.

Etto yang pada kesempatan tersebut memberikan penghargaan BMN Award kepada BPN Pamekasan berharap, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang meliputi pemantauan dan penertiban, bisa dilakukan dengan tertib. Baik tertib dalam penyampaian laporan, dan tertib dalam pemanfaatan BMN.

“Pengawasan akan kita lakukan dengan teliti melalui penyamapian laporan wasdal yang disampaikan oleh satker itu, dari laporan itu kita bisa uji kebenarannya di lapangan,” pungkasnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed