KPM Bansos yang Sudah Sejahtera Tidak Bisa Dihapus Datanya

KPM Dinsos
(KM/FATHURROHMAN) TIDAK BAGUS INI: Kendati banyak ditemukan KPM bansos yang masuk kategori sejahtera, datanya tidak bisa dihapus begitu saja. Kendati dihapus, bisa muncul lagi.

KABARMADURA.ID | BANGKALANKendati banyak ditemukan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang masuk kategori sejahtera, tidak serta merta bisa dihapus dari data. Seperti yang terjadi pada KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bangkalan.

Kondisi itu terungkap saat  tim sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) melakukan labeling di rumah KPM. Mereka banyak mendapati kondisi rumah dan kehidupan KPM sudah tidak seperti saat didata sebagai warga miskin dulu.

Sayangnya, Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan akui tidak bisa menghapus dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Bacaan Lainnya

Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharta mengaku bingung saat akan menghapus KPM yang  sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos itu. Alasannya, karena tidak ada pilihan pengapusan pada sistem DTKS Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami juga kebingungan, meski di sini dihapus data yang dari pusat tetap. Sistem yang dari Kemensos itu tidak ada pilihan hapusnya, jadi tetap cair meski sudah tergolong KPM yang sudah sejahtera,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Rabu (6/4/2022).

Wibagio  juga tidak bisa menyalahkan pendamping, sebab meski dihapus, akan percuma jika dari admin aplikasi Kemensos tidak mengubahnya. Dia mengaku sudah beberapa kali menghapus, akan tetapi saat pencairan, yang dihapus tersebut tetap cair.

“Aplikasinya harus dibenahi, di bawah ditekankan agar ada pembenahan tapi sistemnya yang tidak mendukung. Jadi meski ada laporan ada aparatur sipil negara (ASN) yang menerima, percuma jika kita tidak bisa menghapus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, sistem yang tidak mendukung,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku sudah membenahi secara mandiri melalui aplikasi Sidaya Sehati milik Dinsos Bangkalan. Dari aplikasi itu sudah dicantumkan penerima yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima. Data tersebut yang nantinya akan diajukan ke Kemensos.

“Pendataan sudah mulai jalan, tetapi ada kendala lagi dari data dinspenduk. Data milik dispenduk ditarik oleh pusat, kita waktu ada pak dirjen sudah meminta izin agar diberikan link yang bisa mengakses data itu, sudah disanggupi tapi sampai sekarang masih belum diberikan,” pungkasnya.

Reporter: Fathurrohman

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.