KPM Diminta Ikuti Aturan Realisasi BSPS

  • Whatsapp
Bansos: Masih banyak RTLH di Sumenep yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Kabarmadura.id/Sumenep-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PU PRKP dan Cipta Karya), meminta seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan aturan yang ada.

Kepala Dinas PU PRKP dan Cipta Karya Sumenep Mohammad Jakfar mengatakan, sesuai ketentuan bantuan BSPS hanya berhak diterima atau diambil langsung oleh KPM, sehingga pencairan dana bantuan stimulan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hanya bisa dilakukan oleh KPM.

Tak hanya itu, Jakfar (sapaan) akrabnya juga menekankan, agar KPM juga mengikuti ketentuan atau patok ideal dalam merealisasikan bantuan tersebut, termasuk ketentuan ukuran rumah yang dibangun menggunakan dana bantuan tersebut.

“Luasan (bangunan, red) itu minimal 36 meter persegi, sebab asumsi yang menempati dalam satu rumah itu adalah 4 orang, atau idealnya, satu orang menempat bangunan seluas 3 meter persegi,” katanya, Kamis. (3/10)

Diungkapkan Jakfar, untuk tahun ini KPM yang lolos verifikasi dan dinyatakan valid menerima program BSPS sebanyak 153 Kepala Keluarga (KK). Dimana, setiap KPM menerima bantuan tersebut dengan nominal sebesar Rp17,5 juta.

Pihaknya menargetkan realisasi bantuan tersebut tuntas pada tahun ini. Saat ini, tahapan bantuan tersebut sudah sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan RTLH yang dikerjakan secara serentak oleh seluruh KPM.

“Karena targetnya harus selesai tahun ini, jadi realisasi pembangunannya dilakukan secara serentak,” imbuhnya.

Jakfar berharap, seluruh KPM bantuan BSPS bisa cerdas memanfaatkan dana bantuan dalam pelaksanaan pembangunan RTLH. Sebab, di samping dana yang diterima masing-masing KPM tidak cukup besar,  KPM juga harus memenuhi ketentuan pembangunan RTLH yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti kapasitas ukuran yang telah ditentukan.

Kendati demikian, dirinya meminta, agar KPM bisa memenuhi standar rumah layak untuk ditempati, karena secara substansi, bantuan BSPS bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang kurang mampu membangun rumah layak huni.

“Namanya saja stimulan, kemungkinan besar tidak akan cukup. Makanya, harus ditambah sendiri. Sementara untuk ketentuan ukuran harus dipenuhi, ya harus gotong royong itu mungkin salah satu solusinya,” imbuhnya. (ara/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *