KPM Keluhkan Kualitas BSB seperti Makanan Ternak, Legislatif Sampang Minta Kembalikan

  • Whatsapp
KM/DOKUMEN TIDAK CAIR: Program cadangan beras pemerintah atau pangan (CBP) di Kabupaten Sumenep belum terealisasi.

KABARMADURA.ID, Sampang -Penyaluran bantuan sosial beras (BSB) di Kabupaten Sampang dikeluhkan oleh sebagian keluarga penerima manfaat (KPM), lantaran kualitas beras yang diterimanya dinilai tidak sesuai dengan standar, selain jelek, warna menguning juga dinilai tidak layak konsumsi.

“Ini beras apaan? kok sudah berbau dan warnanya juga kekuningan, sangat tidak layak dikonsumsi orang, tapi kalau untuk hewan ternak masih bisa,” kesal salah seorang KPM yang enggan namanya dikorankan itu kepada awak media, Rabu (21/10/2020).

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Shohibus Sulton mengaku kecewa, bahkan terlihat geram atas kejadian tersebut. Menurut dia, semestinya bantuan beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerjasama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) harus dipastikan kualitas sesuai standar sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Kata politisi muda dari partai Gerindra itu, manakala ada KPM di daerah yang berjuluk kota Bahari itu mendapatkan beras yang memang tidak layak, berbau dan semacamnya itu. Mestinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang bersikap tegas, harus bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengembalikan atau ditukar dengan beras yang bagus.

“Kami sarankan, pemkab melalui (Dinsos red) segera bertindak, memfasilitasi para KPM yang mendapatkan beras tidak layak ini untuk dikembalikan, kami tidak ingin ada warga yang dirugikan dan menjadi korbannya,” desaknya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lim Jamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sampang Erwin Elmi Syahriyal mengaku, jika dirinya juga sudah menerima keluhan dari warga terkait kualitas beras itu. Sayangnya hingga kini tidak kunjung ada ketegasan, dia berkelit akan segera melaporkan kepada Bolug setempat.

Untuk penyaluran BSB kepada KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah itu sepenuhnya kewenangan pusat, mulai penentuan kuota dan lainnya. Pemkab juga sebagai penerima manfaat, jadi jika ada keluhan terkait kualitas bantuan, maka bisa langsung mengadukan ke pihak Bulog.

Ditambahkannya, jika Dinsos Sampang secara tupoksi hanya sebatas mengawasi untuk memastikan BSB itu dapat tersalurkan kepada penerima sesuai data dari Kementerian. Sementara untuk pengawasan kualitas bantuan pihak tidak dilibatkan, sebab Kemensos sudah bekerjasama dengan Bulog untuk penyedia bahan bantuan dan penyalurannya bekerjasama dengan PT DNR (Dos Ni Roha) sebagai transporter yang bertugas untuk menyalurkan dari Bulog kepada KPM di daerah.

“Semua keluhan, baik terkait kualitas dan semacamnya dari KPM ini, untuk saat ini tetap kami tampung untuk dilaporkan kepada pihak Bulog,” janjinya. (sub/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *