KABARMADURA.ID| PAMEKASAN-Meski sebelumnya sempat saling mempertahankan rasionalisasi anggaran dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyepakati ketersedian anggaran Rp50 miliar untuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).
Ketua KPU Pamekasan Mohammad Halili mengatakan adanya kesepakatan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) maka akan segera meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pasca penyesuaian anggaran.
Meski demikian, masih dibutuhkan persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab berbagai anggaran yang sudah dirancang harus melalui persetujuan DPRD.
“Jadi kesepakatan dengan TAPD pada pekan lalu, sampai saat ini masih tahap penyesuaian anggaran, dari awal sudah terencana Rp58 miliar, maka perlu dirombak kembali. Yakni menyesuaikan dengan kesepakatan yakni Rp50 miliar,” ujarnya kepada Kabar Madura.
Pihaknya berjanji, akan menuntaskan penyesuaian anggaran dalam minggu-minggu ini. Sehingga nantinya bisa segera dirapatkan dengan Banggar DPRD Pamekasan untuk memperoleh persetujuan.
“Secara garis besar, kebutuhan anggaran mengacu pada kebutuhan 50 persen untuk honor adhoc, 14 persen untuk persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilukada. Kalau nominal honor ke badan adhoc kami tidak bisa mengurangi,” ucapnya.
Dia mengaku, tahapan pembahasan ketersediaan anggaran sudah dirapatkan sejak tahun 2022 kemarin. Namun, baru ada kesepakatan pada Agustus tahun ini. Awalnya disediakan Rp40 miliar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hanya saja, setelah dilakukan negosiasi berkali-kali berhasil mencapai kesepakatan Rp50 miliar.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir menegaskan, pada pembahasan APBD 2023 disediakan Rp40 miliar. Tetapi seiring dengan perkembangan koordinasi dengan KPU, TAPD melakukan penyesuaian anggaran terhadap berbagai kegiatan. Sehingga muncul angka Rp50 miliar.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam menyampaikan, ketersedian anggaran untuk pemilukada memang harus mendapat dukungan dari Pemkab Pamekasan, dengan catatan tidak menyampingkan peruntukan anggaran yang sudah menjadi prioritas.
“Kalau sudah disepakati TAPD, berarti itu rasionalisasi anggaran berdasar berbagai indikator budgeting sudah terpenuhi, kami di DPRD tinggal melakukan kroscek saja, karena anggaran itu memang untuk keoptimalan demokrasi di Pamekasan,” responnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Totok Iswanto
