oleh

KPU Bangkalan Dituntut Kembalikan Hilangnya Suara Caleg

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Sejumlah warga yang mengatasnamakan dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Bangkalan, Kamis (16/5), mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka ingin melakukan audiensi dengan Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar.

Ketua KAKI Bangkalan Moh. Hosen menyampiakan, kedatangan mereka ke KPU ingin menindaklanjuti laporan calon anggota legislatif atas nama Subadar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang perolehan suaranya diduga berpindah ke caleg atas nama Ha’i dari Partai Golkar.

“Kami ke sini ingin meminta dan menuntut pihak KPU Bangkalan Fauzan Jakfar untuk bisa memastikan dan mengembalikan terkait suara-suara yang gentayangan ini,” ungkapnya di halaman kantor KPU Bangkalan.

Menurut Hosen, ada 396 suara Subadar yang merupakan caleg PPP pindah ke caleg Ha’i dari Partai Golkar di dapil 5 dengan wilayah Kamal, Kwanyar, Labang dan Tragah. Menurut Hosen, Ha’i sebenarnya sudah menyatakan untuk menerima dengan ikhlas dan akan mengembalikan dengan ikhlas suara yang kelebihan tersebut.

“Kami sudah mengajukan ke KPU, tapi KPU tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya kami memutuskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK meminta kami untuk mengklarifikasi ke KPU Bangkalan,” terang Hosen.

Proses input data di KPU Bangkalan juga dinilai luput. Sebab dirinya (Hosen, red) tidak bisa mengembalikan suara yang hilang tersebut. Sementara itu, Ketua KAKI  Jawa Timur Abuya Hasan mengharap agar KPU segera menindaklanjuti masalah itu. Jika tidak segera menanggapi laporan itu, diyakini akan banyak caleg-caleg lain yang akan berdatangan ke KPU.

“Saya khawatir jika nanti akan ada banyak berdatangan calon-calon yang tidak puas, yang sama-sama hilang mengadu ke KPU,” ujarnya.

Dirinya juga menyayangkan pelayanan yang ada di KPU. Sebab kedatangannyatidak ditemui oleh Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar. Namun dia tetap menunggu balasan dan tindak lanjut dari KPU Bangkalan atas laporannya.

Sementara itu, Ketua KPU Bangkalan Fauzan jakfar mengatakan, pihaknya tidak bisa mengubah kembali suara yang telah dibacakan saat rapat pleno rekapitulasi yang telah selesai beberapa waktu yang lalu. Karena mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019, tidak boleh dilaksanakannya pembetulan di luar rekapitulasi.

“Pembetulan itu dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, PPK dan kabupaten. Tidak boleh pembetulan angka-angka di luar rekapitulasi. Harus sesuai dengan jenjang rekapitulasi,” paparnya.

Terkait laporan itu, kaya Fauzan, Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PPP Bangkalan sudah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pelapor atas nama Mahmud. Sedangkan Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk KPU. Ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten, juga sudah ada pemeriksaan form model C1 berhologram  di kotak suara.

“Kami sudah melakukan pengecekan hologram di semua TPS yang mereka sampaikan. Kami tindaklanjuti dan ternyata tidak ada masalah antara hologram yang kita punya dan punya panwas. Dan yang ketiga, mereka tidak punya data mana yang dipindah dan mana yang tidak,” terangnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed