KPU-Bawaslu Pamekasan Tantang Pelapor ke DKPP

  • Whatsapp

Kabarmadura.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan melalui majelis persidangan resmi, memenangkan KPU dalam sidang dugaan pelanggaran PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dalam penetapan daftar calon tetap (DCT). Meski demikian, proses hukum dalam kasus tersebut belum final. Sebab, pelapor berencana untuk melaporkan kasus itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Abdurrahman selaku pelapor menganggap, KPU-Bawaslu kongkalikong. Indikasinya, putusan yang ditetapkan majelis sidang Bawaslu tidak sesuai fakta persidangan. Alasan Bawaslu memenangkan KPU dianggap mengada-ada, padahal KPU sudah jelas melanggar aturan dengan meloloskan pendamping desa (PD) dalam bursa caleg 2019.

Bahkan Abdurrahman mengungkapkan, larangan PD aktif dan terlibat langsung dalam politik praktis sudah tertuang dalam kode etik pendamping desa. Dia juga mengatakan, pemerintah melarang keras, PD berafiliasi dengan partai politik.

“Di Pamekasan ini aneh, sudah jelas-jelas aktif di PD masih lolos dalam DCT caleg,” katanya, Rabu (17/10).

Lebih lanjut Abdurrahman mengungkapkan, dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 37 nomor 4, setiap seseorang yang memperoleh gaji atau pedapatan dari uang negara, wajib melampirkan surat keputusan pemberhentian maksimal H-1 sebelum penetapan DCT caleg.

Namun faktarnya, tambah Abdurrahman, KPU malah meloloskan kedua PD yang jelas-jelas sudah menerima gaji atau pendapatan yang bersumber dari uang negara. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dia menyimpulkan, jika KPU dan Bawaslu melakukan “perselingkuhan” dalam sidang putusan kasus tersebut.

“Selain melapor ke DKPP, kami juga akan melakukan aksi turun jalan karena hukum sudah dicederai oleh KPU-Bawaslu,” pungkasnya.

Kekecewaan yang disampaikan oleh pelapor disikapi santai oleh KPU maupun Bawaslu. Keduanya kompak memberikan sinyal “tantangan” kepada pelapor untuk melanjutkan kasus itu ke DKPP.

Baik KPU maupun Bawaslu sama-sama mengaku sudah melaksanakan proses sidang sesuai aturan yang berlaku. Keputusan yang diambil dengan memenangkan KPU sebagai terlapor, dirasa sudah tepat.

KPU dan Bawaslu kompak menyatakan, jika tidak ada aturan yang secara jelas melarang PD untuk maju dalam pemilihan legislatif. Meskipun secara pendanaan, gaji atau pendapatan PD jelas bersumber dari uang negara.

“Kalau mau dilanjut ke DKPP, kami persilahkan,” kata Komisioner Bawaslu Sukma Firdaus.

Sementara, Komisioner KPU Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan, KPU tidak memiliki kewenangan lebih atas status PD. Selama tidak ada aturan baku yang menyatakan PD tidak boleh nyaleg, maka KPU tidak akan mencoret PD yang sudah ditetapkan dalam DCT,

Dia menegaskan, KPU tetap berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, serta Surat Edaran (SE) Nomor 748 Tahun 2018 Tentang Pencalonan.

“Kalau pemecatan PD itu ranah Kemendes bukan KPU. Makanya KPU tidak mencoretnya,” tegasnya.  (pin/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *