KPU Pamekasan Butuh 16.202 Panitia untuk Pilkada 2024

(FOTO: KM/ALI WAFA) TAMBAH PANITIA : KPU Pamekasan merencanakan penambahan TPS dan SDM KPU di pilkada tahun 2024 mendatang.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah merencanakan waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024. Sementara pemilihan serentak kepala daerah direncanakan pada 27 November 2024. Namun ketetapan itu sampai saat ini masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.

KPU Pamekasan sendiri telah menganggarkan kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebesar Rp98 miliar. Anggaran itu bersumber dari dana hibah pemerintah kabupaten (pemkab) dan dana hibah pemerintah provinsi. Dana hibah yang diusulkan kepada pemkab yaitu Rp90 miliar. Sementara yang diusulkan ke pemprov yaitu Rp8 miliar.

“Tapi ini masih usulan, belum tentu disetujui semua. Kalau anggaran pemilihan nasional ditetapkan KPU RI,” ucap komisioner KPU Pamekasan Fathor Rachman, Kamis (27/1/2022).

Bacaan Lainnya

Usulan anggaran itu bertambah dari kegiatan pilkada 2018. Saat itu, anggaran yang diusulkan sebesar Rp53 miliar. Namun yang disetujui pemkab hanya Rp38 miliar. Menurut Fathor, naiknya anggaran tersebut untuk biaya operasional pelaksanaan protokol kesehatan (prokes). Sehingga pihaknya perlu melakukan pengadaan alat pelindung diri (APD).

Tidak hanya itu, bertambahnya usulan anggaran karena ada rencana penambahan tempat pemungutan suara (TPS). Penambahan TPS itu untuk menghindari terjadinya kerumunan pemilih. Pada pilkada 2018 lalu, pihaknya menyediakan 1.574 TPS. Pada pilkada 2024 mendatang pihaknya merencanakan 1.730 TPS.

Dengan penambahan TPS itu, perlu menambah jumlah SDM. Total SDM yang dibutuhkan sebanyak 16.202 orang. Jumlah itu terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebanyak 5 orang, panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa dan kelurahan sebanyak 3 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 7 orang dan 2 orang perlindungan masyarakat (linmas).

Pada pilkada 2018 lalu, pihaknya merekrut SDM sebanyak 14.798 SDM. Rekrutmen SDM direncanakan pada bulan Oktober 2022. Masa kerja PPK dan PPPS akan dimulai sejak Januari 2023. Pihaknya juga berencana menaikkan honor SDM KPU. Karena itulah, pihaknya mengaku perlu anggaran lebih banyak dari pilkada sebelumnya.

“Jumlah TPS dan SDM untuk pemilu nasional akan lebih banyak. Tapi karena pelaksanaannya mepet dengan pilkada, nanti SDM itu akan dipakai lagi,” pungkas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.

Reporter: Ali Wafa

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.