KPU Pamekasan Segera Disibukkan PHPU Lima Parpol

  • Whatsapp
DIBAHAS: Persiapan menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 terus jadi bahasan rapat komisioner KPU, Senin (1/7).

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan anggota legislatif (pileg) belum usai. Bahkan, masih terdapat lima PHPU yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu, membuat komisioner KPU Pamekasan yang baru, harus mempersiapkan banyak bahan untuk menepis gugatan dari pemohon sengketa itu.

Lima PHPU dalam daftar sengketa di MK itu, antara lain terkait sengketa yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Berkarya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mengenai PHPU dari PPP, terkait perselisihan antarsesama caleg PPP di Daerah Pemilihan (Dapil) Pamekasan IV. Dalam pokok perkaranya, dinyatakan bahwa dari dokumen C1 seluruh Kecamatan Kadur, terdapat dua TPS di Kadur yang mendata pemilih yang tidak hadir namun ikut mencoblos. Selain C1, buktinya dikuatkan dari keterangan kepala desa di dua TPS tersebut, bahwa mereka telah meninggal dunia, merantau dan data ganda.

Kemudian terkait dugaan hilangnya 44 suara Partai Golongan Karya (Golkar) di Dapil Pamekasan I. Hal itu berakibat pada hilangnya satu kursi yang seharusnya diperoleh, akibatnya, Partai Golkar hanya mendapat satu dari dua kursi yang seharusnya diperoleh.

PHPU berikutnya adalah dari Partai Gerindra tentang hasil perolehan suara caleg DPR RI Dapil Jatim XI atas nama Nizar Zahro di Kecamatan Pegantenan. Berdasarkan surat permohonan yang dilayangkan ke MK, Nizar Zahro kehilangan suara hingga 2.797. Sebab dari form DA1 tertera 16.228 suara, ketika proses rakap di kabupaten atau berdasar DB1, menjadi 13.43i suara.

Selanjutnya PHPU yang diajukan Partai Berkarya terkait pemilu legislatif tingkat DPR RI. Keudiana PHPU yang dimohonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait caleg DPR RI atas nama Zaini Rahman, caleg DPRD Jawa Timur atas nama Nur Faizin. Sengketa itu terkait dugaan bergesernya perolehan suaranya ke parpol lain. Namun dalam surat permohonan PHPU yang diajukan ke MK, lokasi yang disengketakan lebih fokus di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Ketua KPU Pamekasan Mohammad Halili, saat ini pihaknya masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK paling akhir pada 4 Juli 2019 besok. Menurutnya, jika sampai Juli, BPRK itu belum selesai, berarti gugatan itu sudah tidak ada.

Jika BRPK MK untuk PHPU kelima partai tersebut tidak tercantum, maka KPU Pamekasan akan melakukan penetapan kursi dan caleg terpilih paling lambat tanggall 4 Juli 2019.

“Ini saya masih berbincang terkait PHPU setelah melakukan rapat internal tadi,” katanya, Senin (1/7).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi juga berjanji mengawal persiapan menghadapi PHPU itu.

“Kami terus berikhtiar untuk mengawal PHPU,” singkatnya. (km45/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *