oleh

KPU Sumenep PersilakanPaslon Tambah APK Sendiri Dua Kali Lipat

KABARMADURA.ID, Sumenep – Seperti pada pemilu dan pilkada sebelumnya, alat peraga kampanye (APK) dilarang dipasang dibeberapa titik Kota Sumenep.

Beberapa titik itu antara lain depan kantor dinas, depan rumah ibadah, depan rumah sakit dan di depan lembaga pendidikan.Hal itu tertuang di dalam PKPU 11 tahun 2020 pasal 30 ayat (8) dan (9) poin (a) sampai poin (d).

Komisioner KPU Sumenep Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Rafiqi menyampaikan, batasan dalam meletakkan APK pasangan calon (paslon) bupati dan calon wakil bupati Sumenep itu juga sudah diatur dalam peraturan bupati (perbup), karena berkaitan dengan fasilitas umum.

“Di dalam kota yang tidak diperbolehkan adanya APK, yaitu dari kota ke selatan sampai Taman Jajanan Madura (Tajamara), dari kota ke utara sampai perempatan Pamolokan, dari kota ke barat sampai perempatan Pandian, sedangkan dari kota ke timur sampai perempatan BRI cabang Sumenep,” imbuhannya, Rabu (30/9/2020).

Kendati dari kota ke selatan sampai Tajamara itu tidak ada dalam perbup, melainkan hanya sampai di BNI, namun karena Tajamara merupakan taman kota, maka juga jadiarea  larangan memasang APK.

“Untuk daerah kacamata juga tidak diperbolehkan, termasuk depan puskesmas, depan kantor kecamatan dan lain sebagainya,” sambungnya.

Rafiqi menambahkan, hal itu sudah dikoordinasikan dengan pihak kecamatan dan kepala desa di lokasi yang tidak diperbolehkan ada APK. Sedangkan ukuran APK berupa baliho dibatasipaling besar 4×7 meter, denganjumlah maksimal sebanyak 5 buah.

Umbul-umbul, ukurannya dibatasi paling besar yaitu 5 x 1,15 meter, dan paling banyak 20 buah di setiap kecamatan perpaslon. Spanduk paling besar yaitu 1,5 x 7 meter dan paling banyak 2  buah setiap paslon di setiap desa atau kelurahan.

Pasangan calon dapat menambahkan APK sesuai dengan ketentuan yang ada, atau ukurannya harus sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Sumenep. Namun jumlahnya dibatasi dua kali lipat dari yang disediakan KPU.

“Intinya pasangan calon atau tim kampanye harus melaporkan secara tertulis kepada KPU,” pungkasnya. (km55/waw)

Komentar

News Feed