oleh

KPU Sumenep Siapkan Rapid Test Bagi Petugasnya

Kabarmadura.id/SUMENEP-Komisioner KPU Sumenep Rafiqi menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memberhentikan petugas pilkada bila reaktif ketika dirapid tes. Otoritas tersebut sebagai atensi kewaspadaan dalam memutus mata rantai mewabahnya Covid-19 di Sumenep ini.

Warning tersebut dikhususkan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sebab, sebentar lagi PPDP memasuki waktu kerja yang menyasar langsung pemilih di lapangan.

“Pasti diganti oleh PPS nanti. Sebab, kami tidak ingin petugas KPU ada yang reaktif. Makanya kami bela-belain memberikan rapid tes biar menjadi edukasi bahwa Covid-19 ini memang berbahaya,” tegasnya.

Guna tidak menjadi klaster, katanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam tahapan pelaksanaan kerja persiapan pilkada dipastikan sesuai dengan panduan protokol kesehatan.

Salah satunya terkait dengan kinerja PPDP. Yakni, dalam memverifikasi data pemilih di tengah mewabahnya Covid-19 di ujung timur Pulau Madura ini.

Menurut Rafiqi, guna memaksimalkan fasilitas dan memastikan seluruh PPDP tidak terkonfirmasi Covid-19, pihaknya sudah menyerahkan rapid tes ke Tim Gugus Satgas Covid-19 Sumunep di bidang kesehatan.

“Diserahkan langsung ke dinas kesehatan (Dinkes). Dari Dinkes, langsung ke seluruh Puskesmas baik di kepulauan maupun di daratan. Sehingga, nantinya seluruh PPDP dirapid tes. Hal itu memastikan kerja PPDP tidak terkonfirmasi Covid-19, nanti takut disebut klaster KPU. Bisa berbahaya itu,” katanya, Senin (13/7/2020).

Berhubung waktu kerja PPDP akan dimulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020, jika masih belum sempat dirapid tes, maka dipastikan bekerja sesuai dengan protokol kesehatan, apalagi sistem kerja yang tetap memverifikasi ke setiap rumah. Artinya, tidak berbasis kepala dusun (kadus) atau RW.

Dia menambahkan, kinerja PPDP tidak ada patokan khusus meskipun sebelumnya difokuskan memverifikasi data pemilih baru dan data pemilih yang sudah meninggal. Sebab, pekerjaan tersebut sesuai dengan dinamika yang terjadi di daerah masing-masing.

“Misalnya ada warga yang sudah diisolasi, maka verifikasi data tersebut dapat diakses ke tim kesehatan. Lagian PPDP dibekali form yang berisi mungkin ada masyarakat yang masih belum terkaver di jumlah pemilih. Itu bisa ditambahkan. Bukan hanya mencoret yang sudah mati, tapi datanya masih ada,” imbuhnya.

Komisioner yang biasa dikenal dengan panggilan Tanzil itu juga menyampaikan, termasuk sosialisasi kinerja PPDP yang menjadi titik tekan adalah bekerja cerdas dan tangkas di tengah wabah. Sehingga, dengan demikian seluruh masyarakat di Kota Keris ini terdata menjadi pemilih.

Pada masa kurang lebih sebulan, kerja PPDP akan terus terpantau. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan juga Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dengan teknis demikian, kinerja dipastikan sesuai protokol kesehatan. (ara/nam)

Komentar

News Feed