KPU Tuntut Kejelasan Perda Dana Cadangan Pilkada 2024

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) KOORDINASI: Ketua KPU Bangkalan bersama Komisionernya mendatangi kantor DPRD Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bangkalan sebagaimana jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Guna persiapan pelaksanaan Pilkada tersebut, KPUD Bangkalan mendorong DPRD agar mulai membentuk dana cadangan untuk biaya pelaksanaan Pilkada.

Pembentukan dana cadangan tersebut, hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan pijakan hukum, karena masih berwujud Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada 2024.

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengatakan, Raperda tersebut hingga kini belum disahkan menjadi Perda yang bisa dijadikan sebagai landasan dan payung hukum anggaran pilkada tahun 2024 nanti. Kedatangannya ke gedung DPRD, untuk melakukan koordinasi terkait dengan pengawalan raperda tentang dana cadangan atau saving itu.

Zainal menjelaskan, saving anggaran, juga untuk memudahkan agar pemkab Bangkalan tidak terbebani jika menganggarkan pilkada nanti.

“Setelah kami audiensi, Raperda tersebut sudah diusulkan oleh Pemkab Bangkalan. Tapi kata Ketua Dewan belum selesai karena prosesnya masih ada pembahasan dan tahapan-tahapan lainnya,” jelasnya mengenai progres raperda tersebut.

Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad yang menemui Ketua KPU Bangkalan dan komisionernya itu menyampaikan, bahwa pertemuan kali ini merupakan koordinasi lanjutan KPU Bangkalan dengan pihak DPRD. Karena sebelumnya mereka juga sudah bertemu dengan Pemkab Bangkalan. Dijelaskan Ra Fahad, koordinasi tersebut membahas terkait penganggaran pelaksanaan Pilkada sesuai Undang-Undang Pemilu yang menyatakan semua pembiayaan dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kami siap memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan bersama dan keberlangsungan pilkada tahun 2024 agar berjalan lancar dan baik,” jelasnya.

Untuk itu, dia siap melakukan koordinasi dengan legislatif lainnya yang menjadi mitra KPU Bangkalan, Pemkab hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait persiapan anggaran tersebut yakni kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bangkalan. Sejauh ini, audiensi tersebut masih sebatas pemaparan dan koordinasi mengenai hal itu.

“Kami akan membahas bersama-sama dengan Pemkab bahkan TAPD terkait kebutuhan anggaran dari KPU Bangkalan yang telah disampaikannya,” tutup politisi dari Partai Gerindra ini. (ina/bri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *