KUA di Sumenep: Tolak Kebijakan Pembuatan KK Nikah Siri

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DIMENTAHKAN: Aturan mengenai pembuatan KK bagi pelaku nikah siri kian disorot oleh sejumlah KUA.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Kebijakan membuat kartu keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang menikah siri masih menjadi polemik. Kebijakan itu dianggap merugikan sejumlah pihak. Sehingga sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) dengan lantang menolak kebijakan tersebut.

Kepala KUA Kecamatan Gapura H. Hisyamudin sangat tidak setuju atas pemberlakuan kebijakan pembuatan KK bagi pasangan suami istri yang menikah siri tersebut. Kebijakan tersebut merupakan pengabaian pada Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 akan menyuburkan praktik nikah di tengah-tengah masyarakat. Padahal prinsip dasar perkawinan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974,” katanya, Rabu (20/10/2021)

Dia mengatakan, dari aspek perlindungan terhadap perempuan, keberadaan nomenklatur nikah belum tercatat justru akan berdampak ketidakpastian hukum terhadap perempuan.

“Kami sangat tidak setuju atas pemberlakuan KK bagi yang melakukan nikah siri,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Hisyam itu menambahkan, problematika status perkawinan di KK yakni, status perkawinan kawin tidak tercatat diantaranya, apabila anak yang ada akan mendaftarkan nikah siapa ayah ibu kandungnya, apakah disamakan kawin tercatat dengan kawin tidak tercatat.

Kedua, apabila menjadi wali nikah anak apakah sah secara hukum fiqih, apakah disamakan dengan kawin tercatat.

Kemudian, status perkawinan cerai tidak tercatat yakni, kalau ingin menikah lagi apa bukti cerainya, Kalau ingin merubah statusnya ke cerai tercatat mengajukan isbat cerai di Pengadilan Agama (PA) tetapi ditolak oleh PA karena tidak jelas dasar hukum nikahnya.

“Apakah statusnya bisa diubah ke belum kawin atau bagaimana,” tutur dia.

Dia menegaskan, spirit baik yang terdapat dalam Permendagri 9/2016 itu, mestinya dapat diharmonikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dengan lembaga dan stakeholders yang terkait dengan aturan ini.

“Jangan sampai spirit baik justru menabrak aturan lainnya dan menjadikan disharmoni antarlembaga,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Sumenep Moh. Afif juga tidak setuju atas pemberlakuan pembuatan KK bagi yang melakukan nikah siri. Sebab, sangat berdampak pada masyarakat. Utamanya, pada perempuan.

“Semakin diberikan keleluasaan. Maka, semakin ada kesempatan untuk menikah siri,” tukas dia.

Plt Kasi Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep Zainurrosi mengutarakan, penerapan pembuatan KK baru bagi orang yang menikah siri sudah mulai ada perubahan. Pasalnya dia lebih menekankan pada harus melakukan secara resmi di KUA.

“Kalau masalah pencatatan di KK ya monggo. Tetapi, lebih baik menikah secara resmi dulu. Itu kewenangan Dispendukcapil kami tidak dapat menghalangi kebijakan tersebut,” tegas dia

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep Sahwan Efendi mengatakan, mengenai pencatatan di KK bagi pelaku nikah siri dipersilahkan.

“Mengenai aturan di KUA ya silahkan kita sama-sama menjalankan aturan kok,” ucap singkat Sahwan.

Reporter: Imam Mahdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *