Kualitas BSB Jelek, Legislatif Bakal Lapor Kemensos

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) JADI ATENSI: Program BSB di Kabupaten Sampang bermasalah, hal itu karena kualitas bantuan jelek dan penyaluran kepada penerima terkesan lambat.

KABARMMADURA.ID, Sampang -Realisasi program bantuan sosial beras (BSB) di Kabupaten Sampang dinilai bermasalah, hal itu karena kualitas tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), bahkan proses penyaluran kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai kecamatan di wilayah itu terkesan lambat.

Hal itu diungkap, oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Shohibus Sulton. Kata dia, dalam juknis BSB, beras bantuan itu harus berkualitas bagus yakni medium, tapi faktanya, beras bantuan sangat jelek dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat penerima. Banyaknya temuan membuatnya berencana akan melaporkan persoalan tersebut kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Bacaan Lainnya

Tak hanya itu, proses penyaluran bantuan dari Kemensos tersebut, juga terkesan lambat, bahkan di sejumlah kecamatan yang sudah menerima ada yang dibagikan secara merata kepada warganya, sehingga penerima yang merupakan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) itu tidak mendapatkan sesuai pagu, yakni 15 Kg per bulan, yakni untuk bulan Agustus, September dan Oktober, sehingga totalnya sebanyak 45 Kg.

“Program BSB ini banyak masalah, tidak hanya kualitasnya jelek, tapi juga proses penyaluran oleh pihak ketiga terkesan lambat dan semacamnya,” ujar Politisi Partai Gerindra Sampang itu.

Dirinya menguraikan, program Kemensos yang bekerjasama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk penyediaan bantuannya dan transporternya melalui PT DNR (Dos Ni Roha) mendapat perhatian serius dari legislatif setempat.

Pasalnya, surat perintah penyaluran dari Kemensos yang sampai kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sudah sejak akhir bulan September lalu. Namun, hingga kini hanya sebagian kecamatan yang sudah menerima penyaluran, meliputi Kecamatan Tambelangan, Camplong dan lainnya, tetapi mayoritas belum menerima.

“Setelah kami coba koordinasi dengan sebagian kepala desa, mayoritas belum menerima BSB ini, tapi kami masih mencari problemnya dimana? apakah DNR yang tidak siap dan kurang serius atau stok bahan bantuan dari Bulog yang belum ada, sehingga tidak kunjung disalurkan dan kualitas beras yang diterima KPM banyak yang jelek,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lim Jamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sampang Erwin Elmi Syahriyal menerangkan, program BSB itu sepenuhnya kewenangan pusat, mulai penentuan kouta, proses penyaluran dan sebagainya. Sedangkan tupoksi dinasnya hanya mengawasi bantuan itu sampai dan tidaknya kepada penerima sesuai ketentuan.

“Jika ada keluhan dan komplain dari masyarakat terkait BSB ini, kami tetap akan upayakan memfasilitasi dengan pihak-pihak terkait,” kelitnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Pamekasan Suseno belum bisa dimintai keterangan, ikhwal kualitas bantuan beras yang jelek dan lambatnya proses penyaluran program BSB di Kabupaten Sampang. Berkali-kali dihubungi melalui jaringan seluler pribadinya, tetap tidak ada respon, hingga berita ini diterbitkan. (sub/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *